Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menyampaikan sejumlah upaya mitigasi COVID-19 yang dilakukan guna melindungi sektor ketenagakerjaan di Tanah Air.
"Ada berbagai cara. Pertama pemberian stimulus bagi pelaku usaha untuk mencegah meluasnya PHK," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat konferensi video di Jakarta, Jumat.
Berbagai paket stimulus diberikan pemerintah kepada perusahaan yang memiliki komitmen agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kedua, program keringanan bagi pekerja sektor formal antara lain insentif pajak, rencana relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, kredit dan berbagai skema program lainnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dengan memberikan prioritas bantuan untuk pekerja yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan.
"Ada juga prioritas kartu prakerja kepada korban PHK atau yang dirumahkan tanpa dibayar," katanya.
Selanjutnya, pemerintah memperbanyak program padat karya tunai dengan melibatkan kementerian terkait guna penyerapan tenaga kerja. Bagi pekerja migran, Kemnaker juga memberikan perlindungan baik yang sudah kembali ke Tanah Air maupun masih di luar negeri.
Selain itu, ujar Ida, upaya mitigasi lain yang dilakukan oleh pemerintah terkait COVID-19 yaitu melakukan integrasi data ketenagakerjaan melalui sistem informasi dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta kementerian terkait lainnya.
Hingga saat ini data pekerja atau buruh yang dihimpun dan divalidasi sebagai berikut. Pekerja formal yang di-PHK berjumlah 375.165 orang, pekerja formal yang dirumahkan 1,3 juta orang, pekerja informal terdampak 314.833 orang dengan total mencapai 1.722.958 orang yang terdata.
"Ada 1,2 juta pekerja yang akan terus kami validasi datanya," ujarnya.
Terkait program kartu prakerja, Kemnaker akan terus mendukung sebagai mitra aktif melalui penyediaan data pekerja atau buruh baik yang dirumahkan maupun di-PHK.
Berita Lainnya
Indonesia-Thailand jajaki kerja sama ketenagakerjaan
Senin, 19 Februari 2024 5:13 Wib
Jokowi minta manfaatkan bonus demografi untuk pembangunan nasional
Jumat, 29 Desember 2023 18:24 Wib
BLK Komunitas dongkrak kompetensi SDM kebutuhan pasar
Selasa, 5 Desember 2023 11:35 Wib
Gubernur umumkan UMP paling lambat 21 November 2023
Selasa, 14 November 2023 7:06 Wib
Tekan laju pengangguran, program pelatihan kewirausahaan
Kamis, 7 September 2023 6:15 Wib
Penguatan lirerasi digital kunci UMKM naik kelas
Rabu, 30 Agustus 2023 3:02 Wib
Menaker : 2023 diharapkan tidak perlu kebijakan subsidi upah pekerja
Rabu, 22 Februari 2023 17:46 Wib
Peserta magang Jepang kenalkan potensi Indonesia
Minggu, 12 Februari 2023 4:48 Wib