Sleman (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau individu maupun partai politik untuk tidak memanfaatkan kondisi pandemi wabah COVID-19 untuk berkampanye terselubung meskipun penundaan tahapan pilkada hingga Desember 2020.
"Kami mengimbau baik itu individu yang nanti akan maju dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati maupun partai politik (parpol) agar tidak memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini untuk melakukan kampanye terselubung," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa di Sleman, Sabtu.
Walau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman belum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, pihaknya tetap melakukan pengawasan potensi pelanggaran.
"Untuk mengantisipasinya, kami akan membuat surat imbauan pencegahan kepada parpol untuk tidak memanfaatkan kesempatan saat pandemi COVID-19," katanya.
Ia menegaskan bahwa penundaan Pilkada Serentak 2020 setelah ada kesepakatan antara DPR RI Komisi II dan penyelenggara pemilu. Direncanakan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
"Penundaan pilkada ini tentunya tetap menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung hukumnya," katanya.
Apabila Perppu tentang Penundaan Pilkada Serentak 2020 tidak terbit, kata Karim, bisa jadi pilkada akan ditunda kembali.
"Saat ini kami masih menunggu perppu sebagai payung hukum sambil tetap aktif mengawasi perkembangan di daerah," katanya.
Sebelum adanya penundaan pilkada, di Kabupaten Sleman telah muncul banyak nama kandidat yang akan maju dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati, baik itu dari parpol maupun jalur independen.
Selain itu, sejumlah parpol di Sleman juga telah membentuk koalisi untuk dapat mengajukan nama baik untuk posisi calon bupati maupun calon wakil bupati.
Berita Lainnya
Khofifah berpeluang besar maju Pilkada Jatim
Selasa, 9 April 2024 17:02 Wib
Bawaslu RI menyiapkan jajaran untuk mitigasi Pilkada Serentak 2024
Sabtu, 6 April 2024 5:33 Wib
Bawaslu RI dalam pengawasan pilkada butuh partisipasi masyarakat
Sabtu, 6 April 2024 3:46 Wib
KPU-Bawaslu RI harus lakukan manajemen risiko hadapi Pilkada 2024
Jumat, 5 April 2024 9:41 Wib
Penyelenggara Pilkada 2024 harus mengantisipasi polarisasi
Kamis, 4 April 2024 12:57 Wib
KPU RI: Pemilihan gubernur menggunakan APBD provinsi
Senin, 1 April 2024 18:40 Wib
Ada dua jalur pendaftaran calon Pemilukada 2024
Senin, 1 April 2024 12:41 Wib
KPU RI: Aspek kultural-sosiologis daerah diharapkan muncul pada Pilkada 2024
Senin, 1 April 2024 12:39 Wib