Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta Presiden Joko Widodo tegas menolak rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke wilayah Indonesia tepatnya ke Sulawesi Tenggara.
"Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia khawatir apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19 apalagi mereka berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi.
Selain itu, menurut Syarief, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut juga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
"Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak alergi atau diskriminatif terhadap TKA dari manapun termasuk dari China.
Namun, menurut dia, rencana masuknya ratusan TKA tersebut tidak tepat, karena di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga timbul rasa ketidakadilan.
Sebelumnya diberitakan rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.
Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
Berita Lainnya
MK RI diharapkan beri keputusan sengketa Pemilu 2024 yang damaikan
Jumat, 19 April 2024 17:56 Wib
KPU RI: Putusan PHPU kewenangan hakim MK
Jumat, 19 April 2024 17:54 Wib
Utang luar negeri RI terkendali
Jumat, 19 April 2024 15:49 Wib
KPU RI optimistis hasil Pemilu 2024 tak dibatalkan
Jumat, 19 April 2024 15:26 Wib
Prabowo larang pendukung lakukan aksi damai di MK RI
Jumat, 19 April 2024 9:49 Wib
Tradisi Lebaran Ketupat mendukung perwujudan persaudaraan
Jumat, 19 April 2024 8:10 Wib
TKN: Prabowo Subianto: Setop aksi damai di MK RI
Jumat, 19 April 2024 7:39 Wib
MK RI: Hanya 14 "amicus curiae" PHPU Pilpres 2024 didalami
Kamis, 18 April 2024 18:59 Wib