DPRD Gunung Kidul mengusulkan bantuan JPS dalam bentuk tunai

id Jaring pengaman sosial,DPRD Gunung Kidul,Gunung Kidul,COVID-19

DPRD Gunung Kidul mengusulkan bantuan JPS dalam bentuk tunai

Puluhan warga Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial (bansos). (FOTO ANTARA/Sutarmi)

Gunung Kidul (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Nugroho mengusulkan bantuan Jaring Pengaman Sosial diberikan dalam bentuk tunai.

Sebelumnya Dinsos Gunungkidul menyiapkan skema pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk logistik makanan senilai Rp300 ribu. Pemberiannya dilakukan sebanyak dua kali dalam dua bulan, sehingga total bantuan yang diberikan sebesar Rp600 ribu per keluarga

Heri Nugroho di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan ia bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul masih berdiskusi dengan pihak bank, untuk mencari cara yang tepat dan aman.

"Hal tersebut penting agar pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) benar-benar tepat sasaran. Nanti pengambilannya nanti lewat ATM. Warga perlu membuka rekening dan memiliki buku tabungan dari bank tersebut," katanya.

Menurutnya, pemberian dalam bentuk tunai dianggap lebih bermanfaat bagi warga yang membutuhkan, terutama yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kami usulkan pemberian dalam bentuk tunai sebesar Rp600 ribu per bulan untuk tiap keluarga terdampak," kata Heri,

Heri mengatakan pemberian JPS rencananya akan mulai dilakukan pada Mei ini. Proses distribusi JPS dilakukan melalui bank yang ditunjuk. Pemberian JPS sendiri sedianya dilakukan mulai April lalu, namun akhirnya baru akan terealisasi pada bulan Mei ini.

"Mundurnya jadwal pemberian JPS tersebut terjadi karena masih menunggu proses verifikasi data," kata Heri Nugroho.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gunung Kidul Siwi Iriyanti mengatakan proses verifikasi data penting dilakukan agar tidak terjadi duplikasi bantuan pada masyarakat.

"Sebab dananya tidak hanya bersumber dari Pemkab, tetapi juga ada bantuan dari pusat, provinsi, termasuk dari dana desa," katanya.

Ia berharap dengan proses verifikasi data ini bantuan bisa diberikan secara merata pada warga yang benar-benar membutuhkan.

 "Sasarannya terutama keluarga yang terdampak secara ekonomi," demikian SiwiIriyanti.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024