Sleman mematangkan data keluarga penerima bantuan sosial dampak corona

id Bantuan sosial,BLT dana desa,PKH Kemensos,BST COVID-19,Kabupaten Sleman,Sleman,COVID-19,Corona

Sleman mematangkan data keluarga penerima bantuan sosial dampak corona

Petugas RT setempat membawa paket bantuan sosial dari pemerintah untuk disalurkan ke warga di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (2/5/2020). Kementerian Sosial akan menyalurkan 1,8 juta paket bantuan Khusus Presiden ke masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mematangkan data keluarga penerima manfaat (KPM) untuk distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Bantuan sosial itu baik yang bersumber dari Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan dari Pemprov DIY.

"Saat ini memang bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Sleman belum didistribusikan, baik itu yang bersumber dari PKH, Dana Desa dan lainnya," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman Shavitri Nurmaladewi di Sleman, Selasa.

Menurut dia, salah satu kendala bantuan sosial tersebut belum didistribusikan karena pendataan keluarga penerima manfaat (KPM( di tingkat pemerintah desa saat ini belum selesai seluruhnya.

"Seperti untuk pendataan KPM bantuan sosial dari dana desa, dari 86 pemerintah desa di Sleman, baru sekitar 57 desa yang sudah menyerahkan hasil musyawarah desa (musdes) ke Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Kabupaten Sleman," katanya.

Ia mengatakan, saat ini bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sedang proses data sasaran untuk keluarga penerima.

"Sedangkan Bantuan Sembako Pangan (BSP) tambahan dari Kementerian Sosial sudah proses distribusi, sementara untuk bantuan sosial tunai (BST) COVID-19 Kemensos saat ini proses ceking akhir calon sasaran," katanya.

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 tidak tumpang tindih dan salah sasaran.

"Intinya kami tidak ingin ada 'overlap'. Para kepala desa (kades) juga tidak mau menanggung risiko kalau salah data. Masyarakat juga jangan sampai ada yang terlewat dan tidak ter-'cover'," katanya.

Ia mengatakan, ada beberapa sumber bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19, baik dari pemerintah pusat, Provinsi DIY maupun dari Pemkab Sleman sendiri.

"Ini yang harus dimatangkan, agar data riil tidak tumpang tindih dan tepat sasaran," katanya.

Shavitri mencontohkan untuk BLT yang bersumber dari Dana Desa, Pemkab Sleman mendapat kuota sebanyak 30.722 KPM dengan nominal bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan.

"Selain itu ada juga bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19, seperti Bantuan Sembako Pangan (BSP) senilai Rp200 ribu yang diterima mulai April hingga Desember 2020, untuk 26.448 KPM di Sleman yang disalurkan melalui Bank Mandiri," katanya.

Kemudian ada juga Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp600 ribu untuk April, Mei dan Juli yang disalurkan melalui Kantor Pos bagi 30.778 KPM serta bantuan sembako dari Pemprov DIY senilai Rp625 ribu per bulan dalam bentuk barang untuk 12.722 KPM.

"Namun bantuan sosial ini tidak boleh tumpang tindih, sehingga calon penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan data tambahan atau usulan baru untuk KPM terdampak pandemi COVID-19," katanya.


 
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar