Gunung Kidul (ANTARA) - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa 2020 tidak melebihi lima persen supaya tidak berdampak pada kinerja perangkat desa.
Kades Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Santoso di Gunung Kidul, Senin, mengatakan alokasi dana desa (ADD) lebih banyak digunakan untuk urusan bidang pemerintahan desa.
"Sehingga pemangkasan ADD berimbas pada tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, berdampak pada batalnya penyaluran dana operasional untuk RT/RW," kata Santoso.
Untuk itu, ia berharap pemangkasan ADD tidak lebih dari lima persen mengingat perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kabupaten di tingkat paling bawah, khususnya saat menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini.
“Semoga kalau tetap dipangkas tidak lebih dari lima persen. Syukur-syukur bisa dikembalikan ke pagu awal sebelum dipotong,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunung Kidul Saptoyo mengatakan pengurangan ADD terpaksa dilakukan karena dana transfer dari pusat semua belum turun. ADD juga turun karena sumbernya dipotong. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun signifikan sehingga tidak ada potensi dana lain untuk menutupi.
“Selain itu semua daerah juga harus melakukan refocusing anggaran minimal 50 persen untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa guna penanganan COVID-19,” katanya.
Pemkab sedang berusaha berhitung belanja wajib minimal di desa sekaligus masih terus memproses refocusing anggaran di OPD. Dia berharap ada perubahan yang positif terkait ADD.
“Semua penting, kondisi sangat sulit ini sehingga masyarakat harus kerja keras, masih terus berproses. Belum bisa disampaikan karena belum final," katanya.
Saptoyo mengatakan pemotongan ADD sebenarnya bukan 15 persen. Pemotongan ADD tersebut sekaligus memindahkan premi BPJS sebesar lima persen yang dimasukkan komponen ADD.
”Sesuai ketentuan Permendagri harus dibayarkan jadi satu di kabupaten,” kata Saptoyo.
Berita Lainnya
Pemkot Yogyakarta segera menyalurkan dana bantuan parpol dalam dua tahap
Kamis, 28 Maret 2024 23:23 Wib
Telan dana Rp900 miliar untuk normalisasi Sungai Wulan Demak, Jateng
Sabtu, 23 Maret 2024 8:09 Wib
Pemprov DIY wajib mengalokasikan dana pemajuan pembangunan kelurahan
Kamis, 21 Maret 2024 10:52 Wib
Bawaslu Kulon Progo kerja sama BPD DIY saluran dana hibah pilkada
Jumat, 8 Maret 2024 4:57 Wib
Kementerian makan siang gratis perlu dibentuk, usul legislator
Rabu, 6 Maret 2024 16:14 Wib
Program makan siang gratis jangan gunakan anggaran pendidikan, pinta P2G
Minggu, 3 Maret 2024 10:41 Wib
Program Kedaireka menghasilkan ribuan karya kolaborasi
Rabu, 28 Februari 2024 20:34 Wib
Lelang tujuh seri SUN, pemerintah serap dana Rp24 triliun
Selasa, 27 Februari 2024 16:46 Wib