Yogyakarta (ANTARA) - Sekitar 73 persen dari total 364 koperasi di Kota Yogyakarta terdampak pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, khususnya dari aspek kelancaran kolektibilitas kredit.
“Seluruh koperasi belum ada yang merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke karyawan. Tetapi ada sekitar 200 koperasi yang kolektibilitas kreditnya kurang lancar,” kata Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Prabaningtyas di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, kolektibilitas yang kurang lancar tersebut tidak hanya terjadi karena anggota koperasi tidak bisa memenuhi kewajiban untuk mengangsur pinjaman baik bunga maupun pinjaman pokoknya, tetapi ada pula koperasi yang menerapkan kebijakan untuk menunda angsuran anggota.
“Ada sekitar 25 persen dari 200 koperasi yang memiliki kebijakan untuk menunda angsuran bagi anggotanya,” katanya.
Selain terganggunya kolektibilitas koperasi, salah satu dampak yang juga dirasakan koperasi selama pandemi COVID-19 adalah menurunnya omzet.
Namun demikian, Prabaningtyas memperkirakan bahwa penurunan omzet tersebut akan mempengaruhi kondisi kesehatan koperasi dalam jangka panjang yang bisa menyebabkan koperasi tersebut tidak aktif.
“Harapannya tidak sampai menyebabkan koperasi tidak aktif. Beberapa koperasi bahkan mampu memberikan bantuan sembako untuk anggota, serta ke warga di sekitarnya,” katanya.
Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tetap memberikan pendampingan ke koperasi, bahkan sejak Oktober 2019 ada bantuan petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) sebanyak tiga orang yang dibiayai dari dana Kemenkop dan UKM.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nugroho Nurcahyo mengatakan perlu dilakukan pemetaan dampak pandemi COVID-19 ke koperasi yaitu dari aspek psikologi, ketahanan koperasi, dan aspek likuiditas.
“Kebijakan relaksasi kredit seharusnya juga dirasakan oleh lembaga keuangan mikro di tengah pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir,” katanya.
Jika pandemi berlangsung cukup lama, lanjut dia, maka dikhawatirkan berdampak pada menurunnya pendapatan dan modal koperasi. “Apalagi, dalam waktu dekat sudah lebaran dan disusul pendaftaran siswa baru. Kebutuhan likuiditas menjadi cukup tinggi, termasuk di koperasi,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Yogyakarta bisa memberikan perhatian kepada koperasi salah satunya bantuan modal dalam program pemulihan ekonomi untuk koperasi terdampak, disertai dengan pendampingan secara terus menerus dari dinas terkait.
