Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengevaluasi prosedur penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa dalam upaya mempercepat distribusi bantuan bagi warga miskin dan warga terdampak pandemi COVID-19.
Dalam rapat melalui telekonferensi video di Jakarta, Selasa, Presiden meminta jajaran pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang menghambat penyaluran bantuan sosial.
"Buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik. Yang namanya BLT Desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," katanya.
Presiden sudah meninjau penyaluran bantuan sosial tunai maupun bantuan langsung tunai (BLT) desa. Menurut dia, penyaluran bantuan sosial terhambat prosedur yang berbelit.
Oleh karena itu, Presiden mengemukakan perlunya penyederhanaan prosedur penyaluran untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial.
Presiden meminta lembaga pemerintah terkait melibatkan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan kejaksaan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial guna mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan.
Berita Lainnya
Sleman menyalurkan bantuan Rp18,2 miliar untuk penanggulangan kemiskinan
Kamis, 28 Maret 2024 18:12 Wib
KPM Pena dilatih membuat sandal hotel
Kamis, 28 Maret 2024 9:25 Wib
Bupati Sleman sebut setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap keadilan
Rabu, 27 Maret 2024 18:28 Wib
Pemkab Gunungkidul menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah
Selasa, 26 Maret 2024 5:07 Wib
Kapal Basarnas kirim bantuan ke Pulau Bawean, Jatim
Senin, 25 Maret 2024 20:58 Wib
PBB-Qatar rembuk langkah bantuan kemanusiaan masuk Gaza
Senin, 25 Maret 2024 9:36 Wib
Bapanas bantu pangan warga korban banjir Demak, Jateng
Minggu, 24 Maret 2024 19:59 Wib
Israel larang bantuan ke Gaza utara
Minggu, 24 Maret 2024 11:41 Wib