Gugus Tugas fasilitas penanganan COVID-19 di berbagai fasum

Bantul (ANTARA) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memfasilitasi upaya mencegah penyebaran penularan virus corona jenis baru itu pada berbagai fasilitas umum di wilayah setempat.

"Gugus tugas juga memfasilitasi upaya untuk penanganan COVID-19 di berbagai fasilitas umum seperti perkantoran, pasar dan fasilitas umum lainnya untuk memberi kenyamanan bagi warga masyarakat," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Kamis.

Menurut dia, fasilitasi penanganan COVID-19 itu termasuk melaksanakan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai stakeholder dan instansi terkait di lingkungan yang tersebar di 933 pedukuhan dan juga seluruh fasilitas umum yang ada di Bantul.

Helmi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul mengatakan, pemerintah daerah juga telah membentuk Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 (RSLKC) dengan memanfaatkan gedung bekas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bambanglipuro.

"Dengan keberanian Pemkab Bantul membuat RSLKC memiliki pemanfaatan yang luar bisa, sehingga pelayanan kepada masyarakat di bidang penanganan COVID-19 dapat berjalan dengan baik dan efektif, karena dapat menjadi bakcup bagi rumah sakit rujukan COVID-19 di Bantul pada khususnya," katanya.

Menurut dia, dengan berbagai fasilitasi dalam upaya penanganan COVID-19 tersebut telah efektif menekan penyebaran corona, sebab pihaknya menyebut hingga saat ini ada tren penurunan setelah angka pasien positif yang dirawat mengalami puncak pada beberapa waktu lalu.

Dia menyebutkan, jumlah pasien positif yang dirawat beberapa waktu lalu mencapai 35 orang, namun terus mengalami penurunan jumlah karena dinyatakan sembuh, bahkan kekinian jumlah pasien rawat inap dalam posisi 17 orang.

"Paling tidak itu menunjukkan tren positif terhadap kinerja rumah sakit rujukan termasuk RSLKC yang dapat memberikan pengobatan dan pelayanan sebaik-baiknya. Kami akan selalu memberikan fasilitasi yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.