Refocusing anggaran Bantul hasilkan belanja tidak terduga Rp145 miliar

id Sekda Bantul

Refocusing anggaran Bantul hasilkan belanja tidak terduga Rp145 miliar

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Kebijakan refocusing atau memfokuskan kembali anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk penanganan dampak wabah corona virus baru atau COVID-19 menghasilkan dana belanja tak terduga sebesar Rp145,4 miliar.

"Dari dana belanja tak terduga sebesar Rp145,4 miliar itu kami menetapkan anggaran yang dimanfaatkan untuk COVID-19 sebesar Rp140,3 miliar, sementara untuk belanja umum Rp5,1 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Jumat.

Menurut dia, hasil refocusing terhadap kegiatan yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 sebanyak Rp140,3 miliar tersebut dimanfaatkan untuk tiga bidang yang sudah ditetapkan, yakni bidang kesehatan, dampak ekonomi dan juga jaring pengaman sosial.

Sekda menjelaskan, anggaran belanja tak terduga hingga mencapai sebesar Rp145,4 miliar itu dihasilkan setelah pemkab dua kali melakukan refocusing anggaran pada belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dialokasikan pada 2020.

"Sesuai dengan amanat dari keputusan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) tertanggal 9 April 2020, kami telah melaksanakan refocusing sebanyak dua kali," katanya.

Menurut dia, refocusing tahap pertama dilaporkan ke Kemenkeu pada 23 April, dari refocusing pertama tersebut, Pemkab berhasil mengumpulkan dari belanja barang dan jasa 12,22 persen dari belanja modal 44,81 persen untuk dialihkan pada belanja tak terduga.

"Pada saat itu belanja tak terduga dari sebelumnya Rp15,9 miliar menjadi Rp94,1 miliar. Dan kemudian kami tetapkan bahwa sebesar Rp5,1 miliar dimanfaatkan untuk belanja tak terduga dan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp89 miliar," kata Sekda.

Akan tetapi, kata Sekda, setelah mengirimkan laporan tersebut, Menkeu melalui suratnya menyebut ternyata Bantul menjadi salah satu kabupaten yang belum dapat memenuhi ketentuan seperti yang diamanatkan dalam keputusan bersama Mendagri dan Menkeu.

"Dan di dalam surat Menkeu tersebut diinformasikan bahwa Bantul akan dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan  35 persen dari DAU (dana alokasi umum) yang menjadi hak Kabupaten Bantul," katanya.

Menindaklanjuti surat tersebut,  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta seluruh jajaran di lingkungan Bantul melaksanakan refocusing kembali dengan melakukan pengalihan belanja modal dan belanja barang jasa pada belanja tak terduga sesuai dengan amanat.

"Hasil refocusing yang kedua belanja barang jasa dapat kami ambil sebanyak 23,24 persen dan belanja modal 57,9 persen, sehingga belanja tak terduga saat itu menjadi sebesar Rp145,4 miliar," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar