Gunung Kidul menyiapkan SOP kesehatan pariwisata menuju normal baru

id New normal,Gunung Kidul,Bupati Gunung Kidul,Pantai

Gunung Kidul menyiapkan SOP kesehatan pariwisata menuju normal baru

Bupati Gunung Kidul Badingah. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan standar operasional prosedur kesehatan untuk pencegahan penularan COVID--19 menuju normal baru di sektor pariwisata.

Bupati Gunung Kidul Badingah di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan pariwisata menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gunung Kidul.

"Saat ini, kami bersama dengan kabupaten/kota lain, dan juga Pemda DIY sedang menyiapkan SOP, terkait operasional destinasi saat new normal yang dimungkinkan akan diberlakukan. Namun demikian, kami masih menunggu dulu dari Gubernur DIY," kata Badingah.

Ia mengatakan SOP yang disiapkan mulai dari kesiapan pelayanan di objek wisata, seperti rumah makan, sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan, dan sumber daya manusia yang sigap dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19.

"Hal ini yang perlu kami siapkan dan sosialisasikan kepada masyarakat, dan pelaku wisata yang ada di Gunung Kidul," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul Asty Wijatanti mengatakan, sejumlah ketentuan tentang pembukaan destinasi wisata sedang dirumuskan. Adapun diantaranya berisi tentang protokol kesehatan yang harus dipersiapkan oleh pelaku wisata sebelum nantinya dibuka untuk umum seperti tempat cuci tangan. Selain itu nanti akan dipersiapkan klinik bilamana ditemukan pengunjung yang terjangkit COVID-19.

"Penyusunan mungkin selesai akhir Juni. Kami mentargetkan akhir Juni sudah bisa dibuka untuk uji coba. Nanti kita akan kaji lokasi dimana saja yang bisa digunakan uji coba," katanya.

Ia mengatakan SOP kesehatan objek wisata juga harus dituangkan dalam peraturan daerah, sehingga ada kekuatan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar.

"Hal ini jika ada pengelola wisata atau destinasi wisata bisa diberikan sanksi. Jangan sampai muncul klaster baru COVID-19 saat dibuka," katanya.

Namun demikian, Asty mengakui membutuhkan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat cuci tangan.

"Anggaran pembuatan tempat cuci tangan nantinya akan dianggarkan dalam APBD mendatang," katanya.
Pewarta :
Editor: Eka Arifa
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar