Ketua Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Suharto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan saat ini, banyak santri yang tidak bisa balik ke kampung halaman, sehingga mereka tinggal di pondok pesantren dan membutuhkan bantuan sosial dari kebutuhan pangan hingga sarana penunjang menghadapi "New Normal".
"Untuk itu, kami dari Fraksi PKB DPRD Kulon Progo mendorong dan mengharapkan Pemkab Kulon Progo memberikan bantuan hibah kepada pondok-pondok pesantren sebagai bentuk kehadiran pemerintah kabupaten dalam memajukan pendidikan agama di pondok pesantren," kata Suharto.
Ia mengatakan FPKB DPRD Kulon Progo juga mendesak pemerintah setempat memberikan sosialisasi tentang "New Normal" di seluruh pondok pesantren yang ada di Kulon Progo. Pondok pesantren harus diberikan aturan jelas bagaimana cara menjaga protokoler kesehatan dan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19.
"Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama sangat berpotensi menjadi kluster penyebaran COVID-19, sehingga perlu ada aturan jelas dan perlu adanya sosialisasi protokoler kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19," katanya.
Suharto mengatakan pondok pesantren memiliki peranan strategis sebagai lembaga pendidikan agama dan komunikator pembangunan. Pondok pesantren juga berperan strategis dalam memelihara nilai-nilai kemasyarakatan, seperti tradisi yang berada di lingkungan masyarakat.
"Pondok pesantran sebagai pencetak generasi-generasi yang berkualitas dengan berbasis agama dan pendidikan umum. Kami mendorong dan berharap Pemkab Kulon Progo benar-benar hadir di pondok pesantren. Kami merasa kehardiran Pemkab Kulon Progo di pondok-pondok pesantren perlu ditingkatkan," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Nur Eny Rahayu
"Seperti kita ketahui, pondok pesantren itu memiliki kurikulum tersendiri dalam mendidik santrinya. Ini sangat penting sekali, supaya kesehatan santri dan masyarakat sekitar benar-benar terjaga," katanya.
Selain itu, lanjut Nur Eny, pondok pesantren juga perlu adanya bantuan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung dengan diberlakukannya New Normal.
"Jangan sampai dengan masalah kesulitan anggaran kebijakan New Normal tidak bisa terselenggara dengan baik di pondok pesantren," kata Nur Eny yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo ini.
Ia juga menyarankan pemkab agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan skema padat karya.
"Saya masyarakat dapat bekerja di situ dan dapat mengangkat pendapatan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Ratna Purwaningsih
"Harapannya, santri dapat memakai keterampilan mereka untuk bertahan selama menghadapi dampak pandemi COVID-19," harapnya.
