Yogyakarta (ANTARA) - Research Centre for Politics and Goverment (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai wacana tentang tatanan normal baru masih didominasi oleh sumber atau aktor di lingkup pemerintahan.
"Wacana tentang 'new normal' masih sangat terpusat pada pemerintah," kata peneliti PolGov UGM Warih Aji Pamungkas melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Warih, kesimpulannya itu merupakan salah satu hasil yang terungkap dari penelitian yang dilakukan PolGov Departemen Politik dan Pemerintahan UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics.
Dalam penelitian itu, wacana tatanan normal baru dalam pemberitaan media daring di Indonesia dianalisis pada periode 1-30 Mei 2020. Total pemberitaan media daring yang dianalisis sebanyak 15.011 artikel yang didapat dengan pencarian berita yang mengandung kata "new normal", "normal baru", "kenormalan baru", "kewajaran baru", dan "kelaziman baru".
Warih menjelaskan dalam pemberitaan tentang tatanan normal baru selama periode penelitian itu, narasi dan aktor-aktor dari pemerintahan cukup dominan. Dalam pemberitaan, empat tokoh yang kerap disebut adalah Presiden RI Joko Widodo (3.334), Anis Baswedan (773), Erick Thohir (605), Ridwan Kamil (502). Sedangkan tiga Instansi yang secara signifikan sering disebut adalah WHO (889) UI (273) dan Bank Indonesia (209).
Temuan itu, menurut dia, tidak mengherankan karena pada fase ini pemerintah sedang mendorong agar kebijakan tatanan normal baru bisa mendapatkan penerimaan publik secara luas. Meski begitu, ternyata wacana alternatif juga mulai muncul yang ditunjukkan dengan pemberitaan dengan perspektif non-pemerintah yang dibawa oleh akademisi dari UI.
Temuan lainnya, lanjut dia, menunjukkan bahwa wacana normal baru memberi penegasan bahwa COVID-19 bukan sekadar persoalan kesehatan namun juga menyentuh permasalahan pemerintahan, ketertiban umum, dan ekonomi.
Menurut Warih, ada dua isu yang berhubungan dengan normal baru. Pertama, isu yang dikaitkan dengan pemerintahan dan ketertiban, kedua, isu yang dikaitkan dengan ekonomi.
Lebih lanjut ia menyampaikan dari analisis pemberitaan terlihat bahwa pemerintah memberi penekanan dan prioritas yang relatif lebih kuat pada aspek sosial dan ekonomi dalam tatanan normal baru dibandingkan aspek kesehatan dan hukum.
"Ini ditunjukkan dengan tren konsep pemberitaan tentang 'new normal' di periode 1 sampai 30 Mei 2020 yang didominasi aspek sosial, pariwisata, dan ekonomi," kata dia.
Melalui analisis wacana itu, menurut dia, dapat diketahui adanya kecenderungan bahwa pemerintah sedang memperkuat pendekatan keamanan dalam isu publik.
"Kondisi ini ditunjukkan dengan analisis pemberitaan dalam periode 1-30 Mei 2020 yang menggambarkan kuatnya pilihan pemerintah untuk menggerakkan lagi roda perekonomian dan penanganan pandemi dengan pendisiplinan yang didukung Polri dan TNI," kata dia.
Berita Lainnya
Buruan beli, Xiaomi rilis Redmi Note 13 baru
Jumat, 19 April 2024 6:12 Wib
DIY menemukan pola baru kunjungan wisatawan selama libur Lebaran 2024
Kamis, 18 April 2024 2:10 Wib
Saat balik Lebaran 2024, pemudik diminta tak membawa pendatang baru
Senin, 15 April 2024 17:57 Wib
Pemerintahan baru harus perhatikan rekam kinerja menteri
Rabu, 10 April 2024 19:38 Wib
Dishub Bantul menetapkan tarif parkir baru di objek wisata libur Lebaran
Senin, 8 April 2024 12:56 Wib
Taman Pintar Yogyakarta menambah wahana baru sambut Lebaran 2024
Sabtu, 6 April 2024 19:13 Wib
KPK menerbitkan surat penyidikan baru Eddy Hiariej
Sabtu, 6 April 2024 9:17 Wib
Pembalap Sainz ingin gabung tim baru
Sabtu, 6 April 2024 9:15 Wib