Jubir Presiden: pemerintah tidak kurangi PSBB

id Fadjroel Rachman,jubir presiden,new normal,normal baru,psbb jakarta

Jubir Presiden: pemerintah tidak kurangi PSBB

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Belum ada pengurangan, baru persiapan kepada 102 kabupaten dan kota zona hijau yang akan diuji coba.
Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengurangi kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) namun sedang mengarah pada persiapan normal baru atau new normal.

"Belum ada pengurangan, baru persiapan kepada 102 kabupaten dan kota zona hijau yang akan diuji coba," kata dia saat konferensi video terkait adaptasi normal baru dari perspektif sains, kesehatan dan psikologi di Jakarta, Senin.

Daerah yang termasuk pada zona kuning dan merah dalam hal ini juga Ibu Kota Jakarta, belum akan menerapkan kebijakan normal baru. Jakarta masih dalam tahap transisi sedangkan pemerintah pusat menyebutnya sebagai persiapan.

Baca juga: Yogyakarta memperluas RDT "tracing" kasus penjual ikan positif COVID-19

Ia mengatakan empat provinsi dan 25 kabupaten kota saat ini masih menerapkan kebijakan PSBB. Apabila daerah tersebut ingin mencabutnya maka harus mendapatkan keputusan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nasional maupun daerah.

"Jadi tidak terlalu mudah syaratnya," ujar dia.

Terkait adanya sejumlah daerah di Tanah Air yang mulai menuju penerapan normal baru, Fadjroel menilai hal itu masih sebatas langkah persiapan.

Baca juga: Sultan Hamengku Buwono X akan menutup Malioboro jika protokol kesehatan diabaikan

Selain itu, ujar dia, Presiden selalu menegaskan bahwa syarat epidemiologis menjadi penting sekali dan utama apabila ingin menerapkan kebijakan normal baru.
Sehingga apabila angka positif dan kematian akibat COVID-19 terus terjadi maka penerapan kebijakan normal baru tidak akan diterapkan oleh pemerintah melainkan baru sebatas persiapan saja.

Terkait perkembangan penelitian vaksin COVID-19, Fadjroel mengatakan pemerintah pusat masih terus menunggu dan mendapatkan informasi dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman termasuk Kementerian Riset.
 
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar