Pemkab Bantul memastikan penerima BLT APBD keluarga miskin belum terima bansos

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan penerima Bantuan Langsung Tunai dari APBD kabupaten yang mulai didistribusikan saat ini merupakan keluarga miskin yang belum menerima bantuan pangan nontunai ataupun bantuan lain dari pemerintah.

"Kriteria penerima bantuan APBD ini adalah mereka yang masuk data kepala keluarga miskin belum menerima BPNT baik yang reguler maupun perluasan, juga belum menerima (bantuan) dari Dana Desa," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Selasa.

Pada 8 Juni, pemkab mulai mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Bantul tahap pertama bagi keluarga terdampak pandemi COVID-19, bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan itu diberikan kepada masing-masing sebanyak 7.352 kepala keluarga tersebar di 75 desa, 17 kecamatan.

Sebelumnya, Pemkab Bantul telah menyalurkan bantuan sosial sebagai program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak COVID-19, seperti bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial, Dana Desa, serta APBD provinsi DIY.

Menurut dia, BLT dari APBD provinsi sebelumnya telah didistribusikan kepada warga Bantul, namun bantuan sifatnya 'top up' atau penambahan atas penerimaan bagi warga masyarakat yang sudah menerima bantuan namun nilainya kurang dari Rp600 ribu per kepala keluarga.

"Jadi ini (penerima BLT APBD Bantul) hasil musyawarah desa yang dilaksanakan pemdes (pemerintah desa), kami meyakini betul bahwa pemdes dalam melakukan inventarisasi terhadap warga yang berhak menerima, itu sudah dilakukan dengan cermat," katanya.

Helmi mengatakan, yang memutuskan bahwa keluarga berhak menerima bantuan ini bukan keputusan kepala desa atau lurah belaka, namun berdasarkan musyawarah desa yang melibatkan beberapa komponen masyarakat.

Menurut dia, setelah tahap pertama ini selesai didistribusikan, kemungkinan Pemkab Bantul akan meluncurkan BLT APBD untuk tahap kedua bagi sebanyak 1.500 kepala keluarga, dengan demikian total keluarga miskin di Bantul yang akan menerima bantuan dari APBD ini sekitar 9 ribuan keluarga.

"Mengapa ada tahap kedua, karena usulan dari pemdes yang dikirimkan ke Kabupaten Bantul ternyata setelah diverifikasi ada hal-hal yang perlu dilakukan pencermatan lagi, misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kepala Keluarga (KK) yang tidak sama," katanya.

Dengan demikian, Pemkab berharap bantuan dari APBD Bantul ini bisa menyasar semua keluarga terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan dari manapun, sehingga menjadi sapu jagatnya bagi warga masyarakat calon atau yang berhak menerima bantuan.