Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja bagi sekolah swasta yang terdampak pandemi COVID-19.
"Sebelumnya kedua jenis dana BOS ini hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri dengan kualifikasi berada di daerah 3T dan memiliki riwayat kinerja yang baik. Namun pada tahun ini, untuk pertama kalinya sekolah swasta yang paling membutuhkan akan mendapatkan bantuan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, di Jakarta, Senin.
BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi COVID-19. Ketentuan sekolah yang bisa mendapatkan bantuan dana BOS tersebut yakni sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) yang paling membutuhkan, dana bantuan sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun, dan dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.
"Dana bantuan ini akan menyasar kepada 56.115 sekolah yang ada di 33.321 desa atau kelurahan di sejumlah daerah terdampak COVID-19. Dana sebesar Rp60 juta per sekolah per tahun untuk sekolah swasta dan negeri ini disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah," jelas Nadiem.
Dia menambahkan untuk penggunaan dana tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah dengan ketentuan seperti BOS reguler, yakni untuk membayar guru honorer, tenaga pendidik, protokol kesehatan, kuota internet yang membantu sekolah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19 seperti sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya.
Mendikbud menjelaskan langkah itu diambil untuk membantu sejumlah sekolah swasta dari dampak pandemi COVID-19. Pihaknya tidak ingin ada sekolah swasta tutup akibat kendala finansial.
Alokasi BOS afirmasi dan kinerja tersebut sebanyak Rp3,2 triliun difokuskan untuk daerah yang paling terdampak COVID-19.
"Institusi swasta paling rentan karena pembayaran SPP yang tertunda. Banyak orang tua yang bahkan tidak membayar dan tidak ingin membayar karena kebijkan belajar dari rumah selama pandemi ini," jelas dia.
Langkah tersebut diatur di dalam Permendikbud No 23/2020, Kepmendikbud No 580/2020, Kepmendikbud No 581/2020, Permendikbud No 24/2020, dan Kepmendikbud No 582/2020.
Berita Lainnya
Pemkot Yogyakarta segera menyalurkan dana bantuan parpol dalam dua tahap
Kamis, 28 Maret 2024 23:23 Wib
Telan dana Rp900 miliar untuk normalisasi Sungai Wulan Demak, Jateng
Sabtu, 23 Maret 2024 8:09 Wib
Pemprov DIY wajib mengalokasikan dana pemajuan pembangunan kelurahan
Kamis, 21 Maret 2024 10:52 Wib
Bawaslu Kulon Progo kerja sama BPD DIY saluran dana hibah pilkada
Jumat, 8 Maret 2024 4:57 Wib
Kementerian makan siang gratis perlu dibentuk, usul legislator
Rabu, 6 Maret 2024 16:14 Wib
Program makan siang gratis jangan gunakan anggaran pendidikan, pinta P2G
Minggu, 3 Maret 2024 10:41 Wib
Program Kedaireka menghasilkan ribuan karya kolaborasi
Rabu, 28 Februari 2024 20:34 Wib
Lelang tujuh seri SUN, pemerintah serap dana Rp24 triliun
Selasa, 27 Februari 2024 16:46 Wib