Bawaslu Bantul tidak dapat tambahan anggaran pengawasan Pilkada

id Bawaslu Bantul

Bawaslu Bantul tidak dapat tambahan anggaran pengawasan Pilkada

Ketua Bawaslu Bantul Harlina (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mendapat tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pengawasan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 yang digelar bertepatan dengan pandemi wabah virus corona baru atau COVID-19.

"Jadi anggaran untuk Bawaslu pada Pilkada 2020 yang dari APBD tidak ada penambahan, anggaran tetap sama seperti kemarin tidak ada penambahan serupiah pun," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina saat dikonfirmasi di Bantul, Senin.

Pihaknya memahami tidak adanya penambahan anggaran bagi Bawaslu oleh pemerintah daerah, karena kondisi keuangan daerah yang banyak dimanfaatkan untuk penanganan dan pemulihan masyarakat karena dampak pandemi COVID-19.

Meski demikian, diakui Bawaslu membutuhkan anggaran untuk alat pelindung diri (APD) bagi personel pengawas yang sesuai standar operasional prosedur (SOP) pencegahan penularan, mengingat dalam setiap tahapan pemilihan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Harlina menjelaskan, untuk APD bagi jajaran pengawas, lembaganya sudah merinci kebutuhan apa saja yang diperlukan, untuk kemudian diajukan ke pemerintah daerah, dan kebutuhan seperti masker, hand sanitizer, pakaian hazmat diestimasikan butuh anggaran sebesar Rp440 juta.

"Hanya saja khusus untuk APD bagi Bawaslu Bantul agar diberikan dalam bentuk fisik, dan oleh pemda kemudian estimasi yang sudah kita ajukan kurang lebih sebesar Rp440 juta. Untuk yang masker kita sudah diberikan, kebutuhan APD lain menyusul," katanya.

Harlina tidak menyebutkan secara detail anggaran yang diberikan Pemda kepada Bawaslu untuk semua tahapan Pilkada sejak awal hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, hanya saja dari anggaran tersebut akan dimaksimalkan penggunaannya.

"Kalau bicara kurang, saya yakin mesti kekurangan itu ada, tetapi karena kita melihat dari kemampuan pemda dan kita tidak memperberat karena baru ada COVID-19 maka mau tidak mau yang sudah diberikan ke Bawaslu kita cukupkan dan optimalkan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis mengatakan masih menghitung anggaran pengadaan APD yang telah disampaikan Bawaslu, total kebutuhan APD yang disampaikan sebesar Rp440 juta, namun dia mengaku tak hafal rincian kebutuhan.

Dia mengatakan, namun untuk sementara APD yang telah direalisasikan yakni masker sebanyak 5.000 dari total permintaan 7.000 masker, kemudian sisanya atau APD lainnya akan direalisasikan secara bertahap.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024