Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan skema perbaikan dan pengetatan verifikasi untuk masyarakat yang mengakses pendaftaran program Kartu Prakerja sehingga penerima program adalah warga yang benar-benar membutuhkan.
“Saya kira, salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah tahapan verifikasi supaya tidak ada lagi orang yang sebenarnya hanya coba-coba mendaftar tetapi justru lolos dan memperoleh akses untuk mengikuti pelatihan dan manfaat lainnya,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, skema verifikasi yang baik akan menghasilkan data yang valid sehingga penerima program Kartu Prakerja adalah warga yang benar-benar membutuhkan, dan untuk saat ini adalah pekerja atau warga yang terdampak pandemi COVID-19.
“Misalnya pekerja di bidang pariwisata atau seniman yang tidak lagi bekerja karena terdampak COVID-19 dan mereka tidak masuk data warga miskin. Mereka bisa ‘tercover’ dari Kartu Prakerja karena belum menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Ini harapan kami,” katanya.
Hanya saja, lanjut dia, karena program Kartu Prakerja adalah program murni dari pemerintah pusat dengan anggaran dari pusat, maka pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penerimanya.
“Makanya, verifikasi ini sangat penting supaya penerima adalah warga yang benar-benar membutuhkan. Bukan justru dinikmati orang yang sebenarnya hanya coba-coba mendaftar tetapi justru lolos verifikasi,” katanya.
Ia menyebut, di Kota Yogyakarta ada 1.156 orang yang mendaftar program Kartu Prakerja. “Namun, kami sama sekali tidak tahu apakah mereka semua lolos verifikasi dan sudah mengikuti pelatihan, atau apakah insentifnya sudah cair atau belum,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi mengusulkan, program Kartu Prakerja lebih baik dialihkan menjadi bantuan sosial yang lebih konkrit bagi pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
“Kami sudah meminta Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengalihkan sisa alokasi bantuan sosial untuk warga miskin terdampak pandemi COVID-10 kepada pekerja warga Kota Yogyakarta yang di-PHK dan dirumahkan,” katanya.
Sisa alokasi dana bantuan sosial untuk warga miskin tedampak pandemi COVID-19 tercatat masih cukup besar karena warga yang diusulkan dengan hasil verifikasi selisihnya cukup banyak. “Selisih itu yang diusulkan dialihkan ke pekerja, terdampak” katanya.
Berdasarkan data Dinas UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tercatat 1.445 pekerja dirumahkan dan 62 terkena PHK. Seluruhnya belum masuk dalam data penerima bantuan sosial.
“Data inilah uang kami usulkan mendapat bantuan sosial dari APBD Kota Yogyakarta,” katanya
