Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah pusat memperpanjang dan melanjutkan program Kartu Prakerja untuk menurunkan angka pengangguran dampak pandemi COVID-19.
Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo Boiran di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan jumlah tenaga kerja di Kulon Progo yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hampir 5.000 pekerja.
Jumlah tersebut belum termasuk dengan calon pengangguran yang lulus SMK/SMA/MA tahun ini, yang totalnya mencapai ribuan orang.
"Pada tahap pertama, kedua, dan ketiga, jumlah tenaga kerja Kulon Progo yang mendapat program (Kartu, red.) Prakerja sebanyak 1.402 tenaga kerja. Meski belum sebanding dengan jumlah pengangguran yang ada, namun program Kartu Prakerja ini dapat menurunkan angka pengangguran," kata dia.
Ia mengatakan kuota Kartu Prakerja dengan jumlah pengangguran masih terjadi jurang yang tinggi. Selain itu, kuota Kartu Prakerja 1.402 orang belum terserap semua.
Menurut dia, perlu adanya skema baru pemberian Kartu Prakerja dan menambah jumlah Kartu Prakerja.
Kalau mengakses Kartu Prakerja secara daring, katanya, potensi penggangguran yang mendapat Kartu Prakerja sangat sedikit. Hal itu mengingat letak geografis yang tidak ada jaringan internet dan kemampuan sumber daya manusia di daerah yang berbeda-beda.
"Kami harapkan Kartu Prakerja ini sebagai bagian dari solusi untuk mengentaskan pengangguran dan menurunkan kemiskinan dengan adanya COVID-19. Kami sangat berharap program (Kartu, red.) Prakerja ini tetap dilanjutkan dan untuk Kulon Progo ditambah kuotanya," katanya.
Ia mengatakan program Kartu Prakerja diperuntukkan calon-calon tenaga kerja yang masih menganggur. Setelah mereka mendapat Kartu Prakerja, mereka akan mendapat pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Pelatihan.
"Setelah mendapatkan pelatihan kerja, mereka diharapkan bisa mengisi lowongan kerja yang ada di perusahaan maupun itu mungkin bisa melakukan pekerjaan secara mandiri dalam kurun waktu tertentu," katanya.
Disnakertrans Kulon Progo juga berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kulon Progo kembali mempekejakan kembali tenaga kerjanya yang dirumahkan.
"Kami juga berharap perusahaan tersebut mengembangkan jaringan usahanya di semua sektor sehingga memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK," katanya.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo melalui BLK Kulon Progo membuat program pelatihan kerja berbasis kompetensi, kemudian ada program pelatihan sesuai kompetensi dan minat.
"Pemkab Kulon Progo juga menggalakkan program padat karya untuk menurunkan angka pengangguran pada masa pandemi COVID-19," katanya.
Pemkab Kulon Progo harapkan program Kartu Prakerja dilanjutkan kembali
Ilustrasi - Penyerahan Kartu Prakerja, ATM, dan buku rekening (ANTARA/Fathurrahman/Protokol Kehumasan Setda Hulu Sungai Selatan)
