Kulon Progo proyeksikan kebutuhan BTT kesehatan RP13,46 miliar

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan kebutuhan belanja tidak terduga atau BTT untuk anggaran percepatan penanganan COVID-19 di wilayah itu hingga akhir Desember 2020 sebesar Rp13,46 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Minggu mengatakan berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kebutuhan anggara untuk percepatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan BTT di Rumah Sakit Umum Daerah Wates, RSUD Nyi Ageng Serang dan Dinas Kesehatan sebesar Rp13,46 miliar.

Ia merinci alokasi tersebut, yakni RSUD Wates sebesar Rp9,17 miliar, RSUD NAS sebesar Rp2,99 miliar dan dinas kesehatan sebesar Rp1,3 miliar.

"Penggunaan BTT tersebut total dari tahap pertama dan kedua. Anggaran tersebut digunakan hingga akhir tahun nanti. Hal ini berdasarkan potensi perkembangan COVID-19 dan bantuan alat pelindung diri dari pihak ketiga yang sudah masuk di Kulon Progo," kata Budi Utami.

Ia mengatakan Dinkes Kulon Progo melalui 21 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan membutuhkan anggaran untuk rapid test cukup banyak. Anggaran di dinas kesehatan tahap kedua sebesar Rp787 juta ini untuk mengantisipasi kebutuhan rapid test bila diberlakukan era normal baru.

Selanjutnya, anggaran yang digunakan di RSUD Wates, mayoritas digunakan untuk pengadaan ruang isolasi pasien dan alatnya, pengadaan APD, tambahan multivitamin, dan makanan tambahan.

"Sampai saat ini, jumlah pasien positif COVID-19 di Kulon Progo sebanyak 15 orang, 13 pasien di antaranya sudah sembuh, dan dua orang masih dirawat di RSUD Wates. Semoga tidak ada perubahan data hingga ke depannya. Kami berharap kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan juga tinggi," ucapnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Irianta mengatakan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang telah disalurkan menjangkau rata-rata 62 persen KK di seluruh kecamatan melalui berbagai skema bantuan, baik pusat, provinsi, daerah dan dana desa, dengan bantuan yang diberikan senilai Rp600.000.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Ariadi mengatakan BPBD Kulon Progo telah mencairkan anggaran BTT tahap pertama Rp861,7 juta, dan pada tahap II diproyeksikan penambahan anggaran Rp900 juta. Anggaran tersebut untuk pengadaan masker, pemakaman jenazah secara protokol COVID-19 hingga pengadaan disinfektan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengapresiasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pelaksana gugus tugas penanganan COVID-19 di Kulon Progo, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

"Fraksi PKS mengapresiasi kinerja OPD yang menjadi garda depan penanganan COVID-19 di Kulon Progo," katanya.

Nenurut dia, yang perlu menjadi pemikiran kedepan, Pemkab Kulon Progo diharapkan menyiapkan perencanaan program dan kegiatan pascatanggap darurat, terutama setelah masa tanggap darurat berakhir, belanja tidak terduga penanganan COVID-19 harus dialihkan ke pos belanja program di masing-masing dinas pengampu. Hal ini bertujuan untuk menghindari terbengkalainya penanganan wabah menjelang penerapan normal baru.

Hal yang penting untuk diperhatikan tersebut, antara lain mengenai kejelasan tugas pokok dan fungsi penanggung jawab pemakaman dengan protokol COVID-19 beserta anggarannya.

"Fraksi PKS minta pencermatan lebih jauh, terutama di dinkes dan RSUD, tentang penanggungan biaya rawat inap pasien COVID-19 ke depan nanti akan dibebankan kepada siapa dan dicadangkan anggaran berapa. Harapannya sebelum pembahasan KUA PPAS APBD perubahan Juli 2020 perencanaan tersebut telah disiapkan," ucap Hamam.