FPKS DPRD Kulon Progo dukung Dispar bangkitkan potensi desa wisata

Kulon Progo (ANTARA) - Fraksi PKS DPRD Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong Dinas Pariwisata membangkitkan kembali potensi desa wisata mandiri atau swadaya masyarakat untuk membangkitkan potensi lokal.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Jumat, mengatakan Kabupaten Kulon Progo termasuk penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.

"Kami mendorong Dinas Pariwisata melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengembangkan potensi wisata lokal dan memberikan pengakuan berupa legalitas surat keputusan bupati atas keberadaan desa wisata tersebut," kata Hamam.

Ia mengatakan saat ini ada 11 desa wisata yang telah berkembang dengan cukup baik yakni di Kecamatan Samigaluh (Nglinggo, Sidoharjo, Tinalah Purwoharjo), Kalibawang (Banjaroya, Banjarasri, Dekso Banjararum), Girimulyo (Purwosari, Jatimulyo), Kokap (Sermo Hargowilis, Kalibiru), dan Lendah (Sidorejo).

"Kami minta Dinas Pariwisata Kulon Progo benar-benar ikut terlibat dalam pengembangan desa wisata," harapnya.

Selain itu, lanjut Hamam, pembangunan jalan Bedah Menoreh hingga 2022 ditargetkan selesai, diyakini bisa memperlancar akses Bandara Internasional Yogyakarta menuju Candi Borobudur melalui puluhan potensi wisata alam yg ada di perbukitan menoreh Kulon Progo. Animo masyarakat terhadap potensi wisata ini ditunjukan maraknya spot wisata buatan swadaya masyarakat.

Mestinya, Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata mendukung peluang ini secara lebih serius dengan menata termasuk mendorong pemerintah desa ikut menggarap sektor wisata. Desa yg memiliki potensi wisata alam maupun budaya yang memiki daya tarik wisata mestinya dipetakan dan dikaji untuk ditetapkan sebagai desa wisata.

"Tujuannya agar kebijakan pembangunan wisata di desa tersebut menjadi prioritas," katanya.

Hamam meyakini cukup banyak desa di wilayah Kulon Progo yang memenuhi kriteria sebagai desa wisata. Selain memiliki keindahan alam juga banyak atraksi budaya yang dimiliki tiap desa yang unik dan menarik. Kulon Progo bisa saja disebut "kabupaten jamu" dikarenakan produksi empon-empon terbesar di DIY. Hal ini bisa menjadi potensi ekonomi dimasa pandemi COVI-19 yang bisa dikembangkan sejalan dengan pengembangan desa wisata.

"Tinggal keberanian Pemkab Kulon Progo untuk mengikuti kehendak masyarakatnya yang telah sejalan lebih awal dengan swadaya bangkitkan wisata di Kulon Progo," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Kulon Progo Nining Kunwantari mengakui ada 11 desa wisata yang baru diakui dengan surat keputusan dinas pariwisata. Ia juga mengakui dengan surat keputusan tersebut memang sangat lemah bila untuk mengakses bantuan kepemerintah pusat, baik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun ke Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan kajian hukum pemberian surat keputusan bupati terhadap desa wisata yang ada di Kulon Progo.

"Kami sedang mengkaji hal tersebut. Dalam waktu dekat, kami akan upayakan supaya 11 desa yang sudah mendapat SK Dinas Pariwisata naik memiliki SK Bupati," katanya.