Coklit data pemilih dari rumah ke rumah patuhi protokol kesehatan

id KPU Bantul

Coklit data pemilih dari rumah ke rumah patuhi protokol kesehatan

Kantor KPU Bantul (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 dilakukan dari rumah ke rumah dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Coklit akan dilaksanakan dari rumah ke rumah, namun mengingat situasi saat ini maka proses petugas pemutakhiran data pemilih tidak akan masuk dalam rumah dan hanya di teras rumah dengan waktu tatap muka yang tidak lama," kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul Kamis.

Menurut dia, proses coklit data pemilih Pilkada Bantul akan dilakukan oleh para petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) berjumlah 2.081 orang se-Bantul yang saat ini sedang dibentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Didik mengatakan, setiap petugas pemutahkiran data pemilih yang akan mulai bekerja pada 15 Juli, dibekali dengan alat pelindung diri (APD) berupa masker, pelindung wajah (face shield) dan sarung tangan sekali pakai saat melakukan coklit.

"Petugas juga akan membawa alat tulis sendiri dan menghindari kontak fisik secara langsung. Hal ini merupakan bagian dari penerapan protokol kesehatan dalam tahapan coklit data pemilih," katanya.

Didik juga memastikan bahwa PPDP yang terpilih ini harus memenuhi prasyarat yang sudah baku seperti independen, sehat jasmani dan rohani serta mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 itu, maka PPDP juga diatur syarat tambahan antara lain berusia antara 20 sampai 50 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif seperti jantung dan diabetes, katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah mengatakan, kebutuhan PPDP di Bantul sebanyak 2.081 orang itu didasarkan dari hasil pemetaan kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah dilakukan oleh PPK dan PPS tingkat desa.

"Kebutuhan ini mempertimbangkan jumlah pemilih yang tidak lebih dari 500 pemilih per TPS, serta tidak melakukan pemecahan rukun tetangga (RT) maupun pemecahan kepala keluarga (KK). Hasil coklit akan direkap dan diolah KPU untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS)," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar