Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dari anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliiun dalam rangka penanganan dampak COVID-19, telah terealisasi Rp72,5 triliun atau 35,6 persen.
"Realisasi belum 100 persen karena targetnya 100 persen itu pada Desember. Jadi, kami akan terus bayarkan setiap bulannya," katanya dalam raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani merinci realisasi Rp72,5 triliun terdiri atas program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta penerima manfaat yaitu sebesar Rp24,1 triliun atau 64,4 persen dari pagu sebesar Rp37,4 triliun.
Kemudian, bantuan sosial Rp15,6 triliun atau 48 persen dari pagu Rp32,4 triliun, program kartu sembako Rp20,5 triliun atau 47 persen dari pagu Rp43,6 triliun, dan bansos tunai bagi 8,77 juta KPM non-Jabodetabek Rp15,6 triliun atau 48 persen dari pagu Rp32,4 triliun.
Selanjutnya bansos sembako bagi 1,86 juta KPM Jabodetabek Rp1,4 triliun atau 20,1 persen dari pagu Rp6,8 triliun, BLT dana desa bagi 6,48 juta KPM Rp5,5 triliun atau 17,3 persen dari pagu Rp31,8 triliun, serta diskon listrik Rp3,1 triliun atau 44,9 persen dari pagu Rp6,9 triliun.
"Diskon dan pembebasan tarif listrik semua sudah dinikmati penerima manfaat. Sudah dilakukan pembayaran Rp3,1 triliun untuk 31,2 juta rumah tangga,” ujarnya.
Terakhir, yakni untuk program kartu prakerja Rp2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp20 triliun yang disalurkan kepada 680,92 ribu peserta hingga tahap tiga.
Menkeu: Anggaran perlindungan sosial terealisasi Rp72,5 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Rapat tersebut terkait penyampaian dan pengesahan RAPBN 2021 dan RKP Tahun 2021. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.
