Petani bawang merah kenakan uang muka 10 persen kepada pedagang

id Bawang merah

Petani bawang merah kenakan uang muka 10 persen kepada pedagang

Bawang merah hasil panen petani Nawungan, Desa Selopamioro Imogiri Bantul yang dijual dengan sistem lelang difasilitasi pemerintah daerah. (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong petani bawang merah menetapkan uang muka minimal 10 persen kepada pedagang besar atau tengkulak saat menjual hasil panen komoditas hortikultura tersebut.

"Dengan aturan harus uang muka di atas 10 sampai 30 persen artinya jika para pedagang yang sudah DP dan tidak ambil barangnya petani sudah untung apabila harga sampai jatuh mencapai  titik impas," kata Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul Yus Warseno di Bantul, Minggu.

Menurut dia, dengan sistem pemasaran hasil pertanian yang seperti itu, maka akan mencegah petani mengalami kerugian apabila ditinggal pergi pedagang yang sudah bayar uang muka, dan lebih baik dari pola pemasaran sistem ijon yang selama ini berjalan di tengah petani.

Dorongan pemda melalui Tim Pascapanen Bantul agar ada uang muka minimal 10 persen bagi pedagang besar, sudah dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan penjualan bersama sistem lelang terhadap bawang merah panen petani di Bulak Nawungan, Desa Selopamioro Imogiri beberapa waktu lalu.

"Fasilitasi lelang dari kami di Nawungan itu niatnya dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan sistem dan pola pemasaran yang baik halal dan menguntungkan bagi petani dan pedagang, karena selama ini pemasaran yang terjadi di Nawungan sangat dikendalikan oleh pedagang," katanya.

"Jadi saat panen, para pedagang pada memberi uang muka rendah, artinya sistem ijon berjalan, ketika harga bawang turun pedagang tidak jadi beli. Ketika sempat dibeli, pedagang minta kembalian para petani dengan alasan merugi yang biasa disebut 'siraman' hingga puluhan juta, hal tersebut sangat merugikan petani," katanya.

Karena kondisi sistem pemasaran tersebut menjadi keprihatinan dirinya sebagai pemerintah, maka instansinya berulang kali hadir di tengah petani saat memasuki panen raya untuk mengedukasi kalau pemasaran tersebut atau yang dikendalikan pedagang tidak halal.

"Dengan sentuhan fasilitasi kolaborasi antara kami dan Dinas Perdagangan, kondisi saat ini sudah mengalami perubahan, karena pedagang yang biasa mempermainkan harga setelah dipromosikan pemkab mereka mendapat pesaing pedagang dari luar Bantul bahkan dari Jateng dan Jatim," katanya.

Dia mengatakan, dan dengan prinsip 'ono rego ono rupo' atau dalam bahasa Indonesia 'ada harga ada kualitas', sehingga antara petani dan pedagang sama-sama diuntungkan, dan tidak ada yang merasa dirugikan.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar