KPU Bantul akan menerapkan protokol kesehatan di TPS Pilkada 2020

Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020.

"Desain TPS akan dibuat berbeda dari pemilihan umum sebelumnya karena lokasi akan diperluas, kemudian ada prasyarat bagi pemilih yang akan masuk ke bilik suara, seperti pengukuran suhu tubuh," kata anggota KPU Kabupaten Bantul Arif Widayanto di Bantul, Rabu.

Ia menyebutkan ada pengaturan waktu agar tidak ada kerumunan di sekitar TPS. Selain itu, alat coblos akan disesuaikan apakah sekali pakai atau pemilih memakai sarung tangan, kemudian tinta tidak dicelupkan tetapi disemprot pada jari.

KPU melalui kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan berupaya bahwa pengaturan di setiap TPS akan ramah dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, bahkan dalam menyediakan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan.

Bahkan, kata dia, penyandang disabilitas atau difabel bisa menggunakan pendamping yang membantu menggunakan hak suara di bilik TPS apabila diperlukan, yang bisa dari orang yang dipercaya, atau salah satu petugas KPPS.

"KPPS ketujuh yang nanti akan mengatur pemilih di bilik suara. Jika pemilih tidak membawa pendamping, yang bersangkutan (petugas KPPS) bisa menjadi petugas pendamping," katanya.

Sementara itu, Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Yogyakarta Edward Trias Pahlevi mengatakan bahwa di tengah pandemi wabah virus corona, TPS hendaknya memenuhi protokol kesehatan dan terjangkau bagi para penyandang disabilitas.

Pada setiap TPS di tiga kabupaten di DIY, kata dia, harus ada tempat cuci tangan dan sebagainya sehingga jangan sampai tidak ramah disabilitas. Hal ini agar tidak mengulangi pengalaman dalam Pemilu 2019.

Menurut dia, sebab pengalaman yang lalu masih terdapat TPS yang tidak aksesibel atau ramah difabel dari hasil pantauan lapangan sukarelawan KISP di lima kabupaten dan kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Dari sebanyak 320 titik pantauan yang dilakukan saat pelaksanaan Pemilu 2019, hampir 50 persen itu tidak aksesibel," katanya.