Protokol kesehatan bagian dari sistem penyelenggaraan pilkada

Bantul (ANTARA) - Wakil Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus corona baru atau COVID-19 menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten ini pada 9 Desember 2020.

"Tentu saja pilkada yang hendak kita lakukan pada tahun ini sangat berbeda dari pilkada sebelumnya, di mana protokol kesehatan pencegahan COVID-19 menjadi satu bagian dari sistem penyelenggaraan pemilihan yang tidak bisa dipisahkan," kata Halim di Bantul, Senin.

Oleh karena itu, Halim mengatakan proses awal sampai dengan akhir tahapan kontestasi politik itu semua akan menggunakan protokol kesehatan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pencegahan penularan COVID-19.

"Bahkan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) yang semula direncanakan hanya sekitar 1.500 sekian titik, menjadi sekitar 2.000 titik untuk memecah konsentrasi massa atau kerumunan masyarakat selaku pemilih saat pemungutan suara," katanya.

Dia mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan juga memutuskan bahwa pada tahapan pilkada serentak tidak ada lagi kampanye di lapangan terbuka dan rapat umum terbuka dengan menghadirkan massa jumlah besar seperti tahun sebelumnya.

"Jadi yang tersisa adalah pertemuan kampanye dialogis di ruang tertutup yang dibatasi jumlah peserta, kemudian selebihnya debat di televisi tiga kali, yaitu antarcalon bupati, antarcalon wakil bupati, dan antarpasangan calon," katanya.

Halim mengatakan KPU juga mendorong penggunaan berbagai media sosial sebagai media kampanye pada era pandemi wabah COVID-19.

"Dengan sistem ini memang para kandidat harus bisa memanfaatkan media-media kampanye yang disediakan KPU karena tidak ada lagi pengerahan massa dalam jumlah besar, namun akan kita ikuti proses itu," katanya.

Berkaitan dengan pencalonan dirinya, Halim mengatakan telah mendapat amanat dari para pimpinan partai politik yang mengusung pencalonan yaitu PKB dan PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon bupati didampingi Joko Purnomo sebagai calon wakil bupati.

"Sejak diumumkan, saya melakukan upaya konsolidasi internal PKB dan PDIP untuk kami kembangkan. Ada relawan yang kami bentuk, ada yang muncul secara spontan, dan akan terus kami rawat untuk membantu dalam pilkada," katanya.