Yogyakarta (ANTARA) - Sebanyak 16 penyuluh KB di Kota Yogyakarta yang bertugas di 14 kecamatan memperoleh fasilitas pendukung kerja berupa sepeda motor dinas baru yang secara resmi diserahkan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Hero Poerwadi di Yogyakarta, Selasa.
“Pengadaan sepeda motor baru tersebut dirasa diperlukan karena kendaraan yang digunakan penyuluh adalah sepeda motor tahun 2008 sehingga sudah layak diganti dengan kendaraan yang baru,” kata Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto di Yogyakarta, Selasa.
Ia berharap, seluruh penyuluh KB yang memperoleh sepeda motor dinas baru tersebut semakin bersemangat untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yaitu menggerakkan masyarakat terhadap pentingnya program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau yang juga disebut Program Banggakencana.
Pengadaan sebanyak 16 sepeda motor baru tersebut dilakukan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp382, juta.
“Sebenarnya ada 20 penyuluh KB di Kota Yogyakarta. Empat lainnya juga akan difasilitasi kendaraan dinas baru tetapi pengadaannya bertahap,” katanya.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, status kepegawaian seluruh penyuluh KB yang kini bekerja di Kota Yogyakarta adalah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Perubahan status kepegawaian tersebut berlaku sejak 2017. ”Namun, untuk pendayagunaan pegawai masih menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi yang menyerahkan secara resmi sepeda motor dinas baru menyebut, salah satu indikator keberhasilan kerja penyuluh KB adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan KB secara mandiri.
“Kota Yogyakarta sebenarnya mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Saat ini saja, laju pertumbuhan penduduk cukup rendah yaitu 1,7 persen yang artinya setiap keluarga memiliki satu atau dua anak saja,” katanya.
Meskipun demikian, lanjut Heroe, Kota Yogyakarta akan mengalami bonus demografi kependudukan, tidak hanya di kelompok usia produktif saja tetapi juga di kelompok usia lansia.
“Bonus demografi kependudukan ini harus bisa dikelola dengan baik supaya mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan di Yogyakarta,” katanya.
Untuk warga lansia, lanjut Heroe, dukungan yang diberikan di antaranya memastikan bahwa kondisi kesehatan mereka tetap baik sehingga menjadi warga yang mandiri dan tidak menjadi beban pemerintah.
“Tantangan besar adalah pada kelompok usia produktif khususnya remaja. Salah satu program yang harus dilakukan adalah pemahaman terkait kesehatan reproduksi supaya pernikahan dini bisa ditekan sehingga keluarga yang terbangun pun menjadi keluarga yang berencana, kuat dan berdaya. Itu sangat penting,” katanya.
