Dana COVID-19 bidang kesehatan di Bantul terserap 90 persen

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa serapan dana penanganan dampak wabah COVID-19 pada bidang kesehatan hingga kini telah mencapai 90 persen dari dana yang dialokasikan pada belanja tak terduga.

Asisten Bidang Sumber Daya dan Kesejahteraan Setda Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Selasa, mengatakan anggaran daerah yang direfokusing untuk dimasukkan pada belanja tak terduga dan bisa digunakan untuk penanganan dampak wabah COVID-19 di Bantul sebesar Rp145 miliar.

"Dari Rp145 miliar itu, yang Rp50 miliar untuk kesehatan, kemudian Rp75 miliar untuk jadup maupun bansos (bantuan sosial) dan yang Rp15 miliar untuk pemulihan ekonomi, kalau kegiatan sudah jalan di kesehatan itu sudah 90 persen penyerapannya," katanya.

Sedangkan untuk jaminan hidup dan program bansos yang sudah digulirkan mencapai 40 persen, sementara pada bidang ekonomi sudah 10 persen, tingginya serapan kesehatan dan bansos karena diakui ada upaya percepatan dalam kegiatan di bidang yang langsung berdampak pada masyarakat.

"Untuk sisanya kalau nanti (wabah) COVID-19 itu juga berakhir tentu saja kita jadwalkan lewat anggaran perubahan, namun kalau berlanjut yang direfokusing itu digunakan lagi untuk menangani dampak COVID-19 ini," kata mantan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan belanja pemerintah yang bisa ditunda ataupun belanja penting namun tidak begitu prioritas, maka anggaran ditarik dan dimasukkan ke belanja tak terduga untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari pandemi COVID-19.

"Jadi kita sudah menganggarkan Rp145 miliar kita masukkan dalam rekening belanja tak terduga untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk mengenai perkembangan COVID-19, itu salah satu manajemen resiko kita," katanya.

Menurut dia, jika resiko wabah menurun, maka anggaran yang ada bisa dikembalikan ke pos pos asal diantaranya untuk infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum yang menunda pembangunan jalan, talud dan fisik lain karena pemkab ingin memastikan tidak ada rakyat Bantul yang kelaparan.

"Hari gini kalau ada rakyat satu orang kelaparan, pemerintah gagal, lebih baik kita tidak membangun talud, jalan tidak membangun jaringan penerangan kalau ada masyarakat kta kelaparan, karena perut itu prioritas nomor satu," katanya.