Pemkab Kulon Progo memberi beras IR Nutri Zink cegah kekerdilan

id Stunting,Kulon Progo,kekerdilan

Pemkab Kulon Progo memberi beras IR Nutri Zink cegah kekerdilan

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan bantuan beras 10 kilogram biofortifikasi Inpari IR Nutri Zink kepada ibu hamil dan anak balita bagi warga miskin dalam rangka mencegah kekerdilan atau stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pemberian batuan beras ini, Dinas Kesehatan menggunakan basis data terpadu (BDT) kemiskinan dari Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian dan Pangan untuk pengadaan beras biofortifikasi Inpari IR Nutri Zink.

"Mulai tahun ini, Pemkab Kulon Progo memberikan beras biofortifikasi Inpari IR Nutri Zink kepada ibu hamil dan anak balita untuk mencegah kekerdilan. Untuk sementara baru 10 kilogram karena produksi padi Inpari Nutrisi Zink masih dilakukan uji coba," kata Sri Budi Utami.

Ia mengatakan pada masa pandemi COVID-19 ini, Pemkab Kulon Progo tetap berusaha upaya pencegahan kekerdilan tetap berjalan dalam bentuk koordinasi dan kegiatan di lapangan.



Kegiatan koordinatif, seperti pertemuan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Kemudian revisi peraturan bupati tentang kekerdilan, serta evaluasi terkait rencana aksi daerah.

"Kemudian kegiatan di lapangan, kami memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita," katanya.

Selain itu, kata Budi, Dinas Kesehatan Kulon Progo mengaktifkan kegiatan posyandu dengan menerapkan protokol kesehatan. "Saat ini, posyandu tetap melaksanakan kegiatan pencegahan kekerdilan bersama puskesmas di tingkat kecamatan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kulon Progo Hunik Rimawati mengatakan pada awal 2018 sebanyak 3.549 anak balita stunting dan akhir 2018 sebanyak 3.167 anak balita atau 14,31 persen.

"Penyebab kasus kekerdilan di Kulon Progo disebabkan pola asuh dan pola makan, ada sekitar 70 persen. Penyebab lain akibat dari keluarga miskin, keluarga ada yang merokok, tidak beri air susu ibu (ASI) eksklusif, ada dari kecil sudah sering sakit, serta ibunya memang pendek, dan lainnya," kata Hunik.

Ia mengatakan penanganan dilakukan dengan dua metode, yakni ada spesifik dan sensitif. Spesifik dengan penanganan anak-anak maupun ibu diberi obat cacing, pemberian Fe untuk remaja dan ibu, PMT untuk ibu dan balita.

"Ini dilakukan terus, hanya sekarang monitoringnya lebih ketat, dulu tablet Fe diberikan, tapi anemia masih tinggi, maka sekarang dimonitor," ujarnya.

Penanganan stunting ini bisa dilakukan pada 1.000 kehidupan pertama, artinya mulai janin/hamil. Kalau yang sudah di atas 2 tahun bisa tapi sangat kecil.

"Sebetulnya, penanganannya bisa dilakukan sejak hamil. Ketika remaja sudah diberikan tablet zat besi (Fe) atau penambah darah supaya tidak anemia dan ketika hamil sudah siap serta tidak ada risiko. Ibu hamil juga diberi pemberian makanan tambahan (PMT). Penanganan tidak mudah, baru berapa tahun kelihatan dan berikutnya ibu dicegah jangan melahirkan bayi stunting baru. Jangan sampai yang sini ditangani kemudian muncul lagi," kata Hunik.

Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono meminta pemerintah setempat serius menangani kasus kekerdilan atau tubuh pendek karena jumlahnya sangat tinggi, yakni 3.167 kasus.

Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus memiliki komitmen bersama melakukan pencegahan.

"Kasus tubuh pendek ini sangat memprihatinkan. Di era modern dan maju seperti ini, kenapa kasus kekerdilan masih tinggi," kata Ponimin.

Untuk itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan harus serius membuat program yang tepat menanganinyq. Dinkes harus membuat data setiap dusun, setiap desa dan setiap kecamatan secara berjenjang. Setelah data terkumpul, ditentukan wilayah yang banyak terdapat kasus kekerdilan, kemudian diprioritaskan dalam penanganannya.

"Ke depan, semua pemangku kepentingan harus berpartisipasi menjadi anggota dalam tim percepatan penanganan kekerdilan di Kulon Progo," katanya.
 
Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono. (Foto ANTARA/Sutarmi)


DPRD Kulon Progo, lanjut Ponimin akan berusaha memperjuangkan alokasi anggaran untuk penanganan kekerdilan di tingkat dusun. Program yang perlu dilakukan adalah pemberian makanan tambahan dan gizi cukup kepada balita.

"Dinkes melalui kader kesehatan harus bekerja keras. Kader kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan kekerdilan," katanya.

Hal yang tidak kalah penting, yakni Dinkes harus melalukan pencegahan pernikahan dini. Hal ini dikarenakan pernikahan dini menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus kekerdilan di Kulon Progo.

"Melalui puskesmas-puskesmas, seharusnya Dinkes sudah bergerak dan berada di garda terdepan. Kasus stunting tinggi seharusnya dapat ditekan bila semua peduli dan paham akan tugasnya," katanya.*


Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar