Istanbul (ANTARA) - Kelompok politik di Kuwait, Yaman, serta Maroko pada Jumat (14/8) mengutuk kesepakatan pemulihan hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel baru-baru ini.
Tujuh gerakan politik di Kuwait, termasuk Islamic Constitutional Movement, cabang dari Ikhwanul Muslimin, mengeluarkan pernyataan bersama menanggapi kesepakatan tersebut.
Pernyataan itu menyatakan bahwa normalisasi dengan Israel bukanlah sebuah perspektif melainkan "pengkhianatan", dan bahwa pengakuan pada Tel Aviv secara tegas merupakan kejahatan terhadap Palestina dan rakyat Palestina, serta masyarakat Muslim dan Arab.
Partai Al-Islah Yaman melalui pernyataan menyebutkan bahwa kesepakatan itu merupakan "kejahatan bersejarah".
Sementara itu, Moroccan National Working Group for Palestine menyerukan "sikap diplomatik darurat" terhadap kesepakatan tersebut.
Sambil menyebut kesepakatan itu sebagai "pengkhianatan resmi oleh pemimpin UAE", kelompok tersebut mendesak pemerintah Maroko agar segera mengeluarkan respons diplomatik dan politik yang diperlukan.
Israel dan UAE sepakat menormalisasi hubungan, kata Presiden AS Donald Trump pada Kamis (13/8), dalam sebuah langkah yang mencegah rencana kontroversial Israel untuk mencaplok petak-petak wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Dengan kesepakatan itu, UAE menjadi negara ketiga Arab yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel, dan UAE kini menjadi negara Teluk Arab pertama yang melakukan itu. Mesir dan Yordania juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
Sumber: Anadolu
Kelompok politik di Timur Tengah kutuk kesepakatan UAE-Israel
Seorang anak laki-laki Palestina berjalan melintasi gambar Presiden AS Donald Trump, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sebuah lapangan di Nablus di Tepi Barat yang diduduki Israel, Jumat (14/8/2020), saat protes berlangsung terhadap kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel untuk memulihkan hubungan. ANTARA/REUTERS/Raneen Sawafta/aa.
