Yogyakarta (ANTARA) - Sebanyak 5.833 warga miskin di Kota Yogyakarta menerima bantuan sosial tunai (BST) periode dua dari Kementerian Sosial untuk Juli dan Agustus yang didistribusikan melalui kantor pos pada Sabtu (23/8) dan Minggu (24/8).
“Bantuan ini merupakan kelanjutan dari pemberian bantuan periode pertama yang sudah diberikan selama tiga bulan pada April hingga Juni. Nantinya, bantuan periode dua ini rencananya dilakukan sampai Desember. Pencairan dilakukan bertahap,” kata Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Yogyakarta Heroe Poerwadi saat memantau distribusi BST di Kantor Pos Yogyakarta, Sabtu.
Heroe mendorong agar BST tersebut digunakan untuk meningkatkan aspek konsumsi masyarakat sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian, khususnya di tingkat bawah.
“Dalam kondisi pandemi yang belum tuntas seperti saat ini, tentu saja masih dibutuhkan bantuan untuk mengangkat kemampuan ekonomi masyarakat yang masih merosot,” katanya.
Jika bantuan yang diberikan tersebut dibelanjakan di warung-warung warga sekitar, lanjut Heroe, maka kehidupan ekonomi masyarakat akan ikut meningkat.
“Warga yang tidak menerima bantuan pun akan ikut merasakan manfaat dari bantuan yang diterima warga di sekitarnya. Saya harapkan pula, bantuan ini bisa dibelanjakan di e-warong yang ada di wilayahnya,” katanya.
Selain di Kantor Pos Yogyakarta, distribusi bantuan dilakukan melalui Kantor Pos Gondomanan dan Kantor Pos Mujamuju untuk mendekatkan masyarakat sesuai domisili kecamatan.
Jika dibanding tahap pertama, maka jumlah warga penerima BST pada tahap dua mengalami penurunan sekitar 500 penerima karena sebelumnya Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan verifikasi ulang dan pembersihan data.
“Kami lakukan verifikasi dan ‘cleansing’ data sehingga ditemukan ada penerima yang sudah tidak layak, penerima ganda dan warga yang menyatakan tidak mau menerima bantuan,” katanya.
Dengan demikian, Heroe mengatakan data penerima periode dua tersebut diharapkan lebih valid sehingga lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat mengatakan selain pemberian bantuan dalam bentuk tunai, pemerintah juga akan melalukan “top-up” untuk penerima bantuan sembako melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam bentuk tambahan uang sebesar Rp500.000.
“Selain masih bisa mengakses bantuan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok dengan nilai setara Rp200.000 per bulan, penerima juga akan mendapat tambahan bantuan dalam bentuk uang senilai Rp500.000,” katanya.
Sedangkan bagi penerima program keluarga harapan (PKH) juga akan memperoleh tambahan bantuan berupa beras yang nilainya setara Rp500.000. Diberikan dalam tiga tahap masing-masing 15 kilogram.
