Subardi: Pilkada di DIY menjadi panggung politik NasDem

Yogyakarta (ANTARA) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi panggung politik bagi NasDem, dengan keikutsertaan tiga kader dalam kontestasi tersebut, kata Ketua DPW NasDem DIY Subardi.

"Kami optimistis capaian ini akan berdampak pada kemenangan. Perjuangan dan kesungguhan kami tidak akan mengecewakan," katanya dalam rilis di Yogyakarta, Minggu.

Tiga kabupaten di Provinsi DIY akan menggelar pilkada, yakni Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Seluruh kontestan pilkada di tiga daerah itu dipastikan berasal dari partai politik.

"Dari sederet parpol pengusung maupun pendukung, NasDem adalah parpol yang mengirim kadernya sebagai kontestan," kata Subardi.

Pada Pilkada Bantul, kader NasDem Totok Sudarto menjadi cawabup dari Suharsono. Pasangan ini didukung enam partai, yakni NasDem, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PBB. Koalisi ini memiliki 21 kursi di DPRD Bantul.

Pada Pilkada Sleman, Sri Muslimatun adalah calon bupati yang juga Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Sleman. Bersama cawabup Amin Purnomo, pasangan dengan tagline "Mulia" mendapat tiket dari NasDem, PKS, dan Golkar dengan dulungan 14 kursi DPRD Sleman.

Pada Pilkada Gunung Kidul, NasDem berani mengusung sendiri pasangan Immawan Wahyudi-Martanti Soenar Dewi. Dengan modal 9 kursi DPRD Gunung Kidul, NasDem akan bersaing dengan tiga koalisi parpol.

Bermodal jaringan yang kuat dan mesin partai yang sehat, menurut Subardi, kini sepak terjang NasDem semakin diperhitungkan di DIY.

"Kami selalu mengirim kader terbaik untuk berkontestasi. Sistem internal NasDem mendukung kaderisasi tanpa politik transaksional yang membebani. Eksistensi NasDem semakin kuat karena spirit merestorasi itu," katanya.

Dengan keikutsertaan kadernya, Subardi berharap pilkada tidak hanya diikuti oleh figur yang populer dan "karbitan". Ia ingin menegaskan parpol dapat berperan signifikan agar pilkada menjadi pertarungan gagasan.

"Parpol harus mewarnai agar pilkada tidak selalu pertarungan antar figur. Kalau dibiarkan, persaingan bukan lagi soal gagasan, tetapi nafsu kekuasaan. Rakyat akan terus menjadi komoditas politik yang menyesatkan," kata anggota Komisi VI DPR itu.