Kementerian PUPR alokasikan Rp3,01 triliun untuk padat karya 2021

id pupr,anggaran,padat karya,jalan-jembatan

Kementerian PUPR alokasikan Rp3,01 triliun untuk padat karya 2021

Ilustrasi - Sejumlah peserta program padat karya tunai sedang melakukan pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan mengalokasikan anggaran program padat karya jalan dan jembatan pada 2021 sebesar Rp3,01 triliun.

"Kami laporkan mengenai program padat karya pada tahun depan, kita berencana mengalokasikan Rp3,01 triliun," Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut Hedy, total anggaran padat karya jalan dan jembatan tahun depan tersebut terdiri dari kegiatan padat karya preservasi jalan di 34 provinsi sebesar Rp1,05 triliun.

Kemudian alokasi untuk padat karya preservasi jembatan di 34 provinsi pada tahun depan sebesar Rp460 miliar dan padat karya revitalisasi drainase di 34 provinsi sebesar Rp1,50 triliun.

Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun ini telah mengalokasikan Rp2,92 triliun untuk padat karya jalan dan jembatan, terdiri dari padat karya rutin jalan sebesar Rp1,67 triliun, kemudian padat karya rutin jembatan Rp250 miliar dan padat karya revitalisasi drainase sebesar Rp1,00 triliun.

"Adapun untuk pembelian produk rakyat, kami mengalokasikan pada 2021 sebesar Rp130 miliar apakah itu untuk produk karet, rosin ester dan CPHMA," kata Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mencatat hingga akhir Agustus 2020 Program Padat Karya Tunai atau PKT telah menyerap 402.449 tenaga kerja atau sekitar 62,98 persen dari target penerima manfaat sebesar 638.990 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian PUPR kemudian memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di 34 provinsi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.
 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar