BPIP: Membudayakan Pancasila di pemerintahan bagian bela negara

id bpip,pancasila

BPIP: Membudayakan Pancasila di pemerintahan bagian bela negara

Kepala BPIP Yudian Wahyudi (berdiri) di depan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian PUPR (HO-Humas)

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan bahwa membudayakan nilai-nilai Pancasila di pemerintahan adalah bagian dari bela negara di lingkungan birokrasi.

"Pancasila merupakan konsensus bersama bangsa yang harus dipertahankan dan dihidupkan oleh birokrat. Birokrat berhak dan wajib turut serta dalam upaya bela negara," katanya dalam rilis di Yogyakarta, Selasa.

Di depan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Angkatan III Tahun 2020, Yudian mengatakan fakta bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mampu mempersatukan ribuan suku bangsa Indonesia dengan ratusan bahasa membuktikan Pancasila sebagai mukjizat yang patut disyukuri dan dipertahankan oleh birokrat.

"Birokrat tidak boleh mendustakan nikmat terbesar ini dengan coba-coba menggantinya dengan ideologi lain," kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Ia mengatakan bahwa tantangan bangsa semakin kompleks akibat perubahan geopolitik dunia dan perubahan sosial di dalam negeri. Di antara tantangan geopolitik tersebut adalah pertarungan atas batas wilayah di Laut China Selatan, berubahnya batas wilayah akibat perubahan iklim yang menenggelamkan pulau-pulau terluar, ideologi Islam transnasional, dan resesi global akibat pandemi COVID-19.

"Dari dalam negeri, bangsa ini juga menghadapi tantangan internal dalam bentuk masih tingginya angka kesenjangan sosial, menguatnya eksklusivisme beragama yang mengancam keberagaman, dan merebaknya berita hoaks," kata Yudian.

Menurut dia, tantangan besar di lingkungan birokrasi adalah masih maraknya praktik korupsi, yang dicoba dimitigasi melalui pembudayaan Pancasila sebagai bagian dari agenda revolusi mental pemerintah.

"Tokoh-tokoh perjuangan bangsa memberi teladan kepada kita untuk bekerja untuk rakyat. Para birokrat harus ingat bahwa mereka hanyalah warga biasa yang diberi otoritas melalui SK. Jika terbukti korupsi, keistimewaan otoritas ini akan dicabut dan bahkan akan dipenjara," kata Yudian.

Meski dilakukan secara "offline", kegiatan itu diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di atas meja peserta dipasang sekat untuk menghindari potensi penularan COVID-19. Selama acara semua peserta dan petugas juga mengenakan masker.
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024