Yogyakarta (ANTARA) - Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, Rabu, diharapkan mampu meningkatkan kinerja layanan akses keuangan daerah di Kota Yogyakarta menjadi lebih cepat sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tim ini dibentuk untuk mempercepat akses masyarakat dalam layanan keuangan. Studi empiris menilai bahwa ada hubungan yang erat antara akses keuangan dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY Parjiman saat pelantikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, tim tersebut memiliki berbagai program kerja yang harus segera dijalankan yaitu inklusi keuangan, penyaluran dana pemerintah melalui berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan sosial untuk jaminan pendidikan daerah, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung aktivitas bisnis termasuk untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Yang saat ini membutuhkan perhatian besar adalah penyediaan akses keuangan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum terlayani lembaga jasa keuangan,” kata Parjiman.
Parjiman optimistis, masyarakat di DIY khususnya di Kota Yogyakarta memiliki literasi keuangan yang baik sehingga mampu mengakses berbagai layanan keuangan dengan baik, bahkan indeks literasi keuangan di DIY mencapai 59,53 persen jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 38,03 persen.
“Jumlah lembaga keuangan di wilayah ini juga cukup banyak sehingga literasi dan inklusi keuangan bisa dilakukan dengan lebih baik,” katanya.
Ia pun mendorong peningkatan pemanfaatan dana pihak ketiga yang tersimpan di bank atau lembaga keuangan untuk mendorong percepatan roda perekonomian. “Bisa dioptimalkan untuk kredit dan pembiayaan. Hingga pertengahan 2020, masih ada sekitar Rp18,9 triliun yang bisa dioptimalkan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang melantim TPAKD berharap ada perubahan kinerja akses keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
“Harusnya akses dan layanan keuangan bisa lebih dipercepat karena inilah fungsi dari tim ini. Jangan sampai kinerjanya sama seperti sebelum ada tim,” katanya.
Dengan mempercepat akses layanan keuangan, ia berharap berbagai kegiatan ekonomi bisa digerakkan lebih cepat dan masyarakat semakin produktif khususnya untuk UMKM di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.
Di Kota Yogyakarta, sejumlah program telah digulirkan untuk meningkatkan akses keuangan daerah, di antaranya penggunaan teknologi keuangan digital untuk layanan pembayaran pajak dan retribusi yaitu pajak bumi dan bangunan serta retribusi pasar.
Selain itu, juga dilakukan pelatihan keuangan untuk pengusaha mikro kecil, dan sosialisasi program satu rekening satu pelajar atau One Student One Account (OSOA).
“Seharusnya, tim ini sudah dikukuhkan pada April, tetapi dimundurkan karena ada pandemi COVID-19,” kata Haryadi.
