Separuh OPD Pemkot Yogyakarta belum mencapai target reformasi birokrasi

id reformasi birokrasi,organisasi perangkat daerah,yogyakarta

Separuh OPD Pemkot Yogyakarta belum mencapai target reformasi birokrasi

Dokumentasi - Kompleks Balai Kota Yogyakarta, 6 Agustus 2020 (Eka AR)

Yogyakarta (ANTARA) - Sekitar separuh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diingatkan untuk mengejar dan memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi karena belum mencapai nilai rata-rata yang ditargetkan.



“Kalau saya hitung, ada 29 perangkat daerah yang nilainya masih di bawah rata-rata. Harus segera melakukan perbaikan dan mengejar ketertinggalan-nya,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di sela evaluasi penilaian reformasi birokrasi di Yogyakarta, Kamis.



Menurut dia, nilai rata-rata yang seharusnya dicapai oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), 51 OPD, di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah BB.



"Karena ada lebih dari separuh yang nilainya masih di bawah rata-rata, maka pasti ada deviasi atau selisih nilai yang tinggi. Untuk organisasi yang masih memiliki nilai di bawah rata-rata harus bisa melakukan evaluasi dan perbaikan," ujarnya.



Sebagian besar organisasi perangkat daerah yang belum mampu memenuhi target nilai rata-rata pelaksanaan reformasi birokrasi adalah perangkat daerah di wilayah.



Ia menilai, masih banyaknya organisasi perangkat daerah yang belum mampu mencapai nilai rata-rata salah satunya disebabkan kurangnya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di OPD atau tidak ada kerja sama yang baik antara pimpinan dengan seluruh staf.



"Masih banyak aparatur sipil negara yang belum memahami dengan baik mengenai tugas dan fungsi tiap perangkat daerah tempat mereka bekerja. Kalau tidak paham, maka akan menyulitkan untuk menyusun program kerja," tutur-nya.



Oleh karena itu, Heroe berharap, tiap organisasi perangkat daerah memiliki “agent of change” sebagai penggerak atau pendorong agar organisasi perangkat daerah tersebut bisa bekerja dengan lebih baik.



"Dengan demikian, tujuan dari reformasi birokrasi ini bisa tercapai yaitu pemerintah daerah mampu memberikan layanan publik yang prima," katanya.



Layanan publik yang baik, lanjut Heroe dapat diuji berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat atau persepsi dari masyarakat. “Jika masyarakat merasa bahwa mereka bisa mengakses layanan dengan baik, maka tujuan dari reformasi birokrasi tercapai,” katanya.



Pada penilaian reformasi birokrasi tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan mampu meraih nilai lebih baik dibanding tahun lalu yaitu B.

Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar