Gunung Kidul prediksi angka pengangguran bertambah

id Kemiskinan ,pengangguran,Gunung Kidul

Gunung Kidul prediksi angka pengangguran bertambah

Ilustrasi - Bupati Gunung Kidul Badingah menyerahkan bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprediksi angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah itu mengalami peningkatan akibat adanya pandemi COVID-19, meski secara resmi masih menunggu survei dari Badan Pusat Statistik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Sri Suhartanta di Gunung Kidul, Senin, mengatakan kemungkinan adanya kenaikan jumlah pengangguran dan persentase kemiskinan itu pasti ada, hanya saja hitungan secara pasti mengenai berapa persentase kemiskinan di Gunung Kidul dan jumlah pengangguran, pihaknya belum melakukan perhitungan secara pasti.

"Namun demikian jumlah realnya kami belum ada hitungannya karena baru akhir tahun dilakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin. Nantinya ada tim baik dari Badan Pusat Statististik (BPS), Dinas Sosial dan pihak pemerintah lainnya,” kata Sri Suhartanta.

Berdasarkan data terakhir pada 2019, angka kemiskinan di Gunung Kidul mencapai 16,61 persen atau nomor empat dibandingkan lima kabupaten/kota di DIY. Kemudian untuk jumlah pengangguran sendiri selama pademi juga mengalami peningkatan. Secara simpel bisa dilihat dari jumlah pendaftar dan penerima kartu prakerja yang dikhususkan bagi korban PHK.

"Untuk pengangguran juga terus kami pantau bagaimana perkembangannya. Sementara baru dapat dilihat dari jumlah pendaftar dan penerima kartu prakerja yang sekarang sudah mencapai 8.765 orang di Gunung Kidul," katanya.

Kondisi ini kemudian disikapi oleh pemerintah dengan menyiapkan sejumlah skema yang akan diberlakukan dalam pemulihan ekonomi di Gunung Kidul. Beberapa program akan segera diluncurkan untuk sebagai upaya memberikan stimulan dan pekerjaan bagi masyarakat Gunung Kidul yang kehilangan pekerjaan.

Beberapa program yang digagas untuk pemulihan ekonomi mulai dari kredit super mikro, penerapan adaptasi kebiasaan baru di sektor kepariwisataan, bantuan pemerintah untuk UKM dan padat karya , serta pemberdayaan masyarakat.

“Pemulihan ekonomi ini diprioritaskan sampai dengan tahun 2021 mendatang. Dimana APBD Perubahan 2020 juga diupayakan untuk pemulihan ekonomi di Gunung Kidul. Sebagai contohnya di bidang kepariwisataan tetap digenjot, kemudian juga kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Heri Nugroho mengatakan dampak adanya pandemi ini berpengaruh pada semua sektor. Untuk pengangguran dan kemiskinan semua dapat dilihat faktanya ada peningkatan selama ini. Pemulihan ekonomi sosial harus diupayakan oleh pemerintah dan dewan melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya.

“Pemulihan ekonomi ini tidak boleh lama-lama lagi, harus segera mungkin dilakukan. Beberapa gelontoran anggaran sekarang juga sudah mulai menyasar untuk perbaikan ekonomi masyarakat Gunung Kidul,” Heri Nugroho.

Adapun recovery bidang ekonomi sosial ini sangatlah dibutuhkan. Jangan sampai angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat tapi tidak ada solusi pemecahannya. Berkaca pada kondisi tiga tahun sebelumnya, pemkab sendiri telah berupaya menekan laju pengangguran dan kemiskinan di Gunung Kidul.