DPRD Kulon Progo mendukung padat karya karena memberdayakan masyarakat

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung padat karya sebagai program unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena memberikan manfaat besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan mengurangi pengangguran, khususnya pada masa pandemi COVID-19.

Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Istana di Kulon Progo, Rabu, mengatakan padat karya itu dalam masa pandemi COVID-19 bisa membangun infrastruktur wilayah, sekaligus warga yang terlibat dalam padat karya mendapat upah.

"Program padat karya ini juga akan menumbuhkan sikap gotong royong dalam mambangun wilayahnya sendiri, sehingga dipastikan membangun infrastruktur dengan semangat dan berkualitas. Sehingga, kami di Komisi IV DPRD Kulon Progo berkomitmen mendukung padat karya menjadi program unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)," katanya usai rapat kerja antara Komisi IV DPRD Kulon Progo dengan Disnakertrans soal "Program Padat Karya Infrastruktur" 2020.

Di sisi lain, ia menyayangkan Kabupaten Kulon Progo pada 2020 hanya mendapat tiga program padat karya dari provinsi melalui bantuan keuangan khusus (BKK).

Untuk itu, ia meminta Pemkab Kulon Progo melalui Disnakertrans bersama lembaga pemerintah desa memetakan infrastruktur yang harus dibangun.

"Ini perlu dorongan bersama. Wilayah Kulon Progo ini sangat luas dan banyak infrastruktur yang perlu dibangun, namun tidak mampu dibiayai melalui Dana Desa, apalagi APBD kabupaten. Untuk itu, kami minta pemkab bersama masyarakat aktif memetakan infrastruktur yang perlu dibangun," katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Suharto mengatakan program padat karya bermanfaat bagi masyarakat.

Pada masa pandemi ini, program padat karya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Selain infrastruktur yang bagus, melalui padat karya ini, pengangguran berkurang dan ekonomi masyarakat tumbuh," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan kegiatan padat karya meliputi 63 paket yang seluruhnya merupakan proyek infrastruktur fisik, seperti pengerjaan jalan dan talut.

Rincian paket itu, 52 paket yang dikerjakan di APBD perubahan 2020 dan sisanya yakni 11 paket di APBD murni, kemudian BKK tiga paket.

"Total dana yang digelontorkan untuk seluruh paket itu mencapai Rp5,6 miliar. Kami berharap program padat karya ini mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi," kata Nur Wahyudi.

Ia mengatakan progres pembangunan padat karya yang dikerjakan dalam APBD murni sebanyak tujuh titik sudah mencapai 99 persen dan satu titik sekitar 45-50 persen.

Sisanya satu titik lagi yang akan dikerjakan pada APBD perubahan masih menunggu hasil evaluasi Gubernur DIY bersamaan dengan 51 paket lainnya yang dikerjakan di APBD perubahan.

"Untuk kegiatan padat karya di APBD murni sudah dikerjakan sejak awal tahun, dan untuk yang APBD perubahan belum dikerjakan karena masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur DIY," katanya.

Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans Kulon Progo Boiran mengatakan program padat karya yang dilaksanakan pada APBD perubahan 2020 bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mengantisipasi penyebaran virus di lingkungan proyek.

"Kegiatan padat karya yang kembali digelar di samping untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat karena dampak COVID-19, tentunya harus tetap menaati protokol kesehatan, hal ini harus beriringan," ucap dia.