Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengajukan tambahan jumlah usaha mikro kecil yang diusulkan untuk bisa memperoleh bantuan sosial produktif dari pemerintah pusat.
“Ada tambahan pendaftar yang diusulkan sebanyak 2.322 usaha mikro kecil (UMK),” kata Kepala Bidang UMK Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Bebasari Sitarini di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, tambahan jumlah UMK yang diusulkan tersebut berasal dari pelaku UMK yang mendaftar usai batas waktu pendaftaran diperpanjang.
Pada awalnya, pendaftaran program bantuan sosial produktif untuk UMK ditutup pada 10 September, namun kemudian muncul kebijakan baru yang menyatakan bahwa pendaftaran untuk program tersebut diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Pada tahap pertama, Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sudah mengajukan usulan sebanyak 3.931 UMK untuk didaftar dalam program bantuan sosial produktif.
“Setelah diperpanjang, ternyata peminatnya cukup banyak mencapai 2.322 pelaku UMK yang mengajukan usulan melalui dinas. Jumlah ini kemudian yang akan kami usulkan ke pemerintah pusat melalui Pemerintah DIY,” katanya yang menyebut banyak pelaku di bidang usah transportasi yang mendaftar.
Ia memastikan, seluruh pelaku UMK yang diusulkan tersebut sudah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan untuk mengakses bantuan, di antaranya memiliki izin usaha mikro dan tidak sedang mengakses kredit di bank.
Data dari Pemerintah DIY kemudian diverifikasi langsung di pusat dan pelaku UMK yang dinyatakan lolos verifikasi akan menerima bantuan sosial sebesar Rp2,4 juta yang disalurkan melalui rekening di bank.
Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bekerja sama dengan BRI untuk penyaluran bantuan sosial tersebut.
“Dari informasi yang kami terima, sudah ada 207 pelaku UMK di Kota Yogyakarta yang memperoleh bantuan melalui BRI. Pelaku UMK ini bergerak di berbagai bidang usaha seperti usaha batik, warung makan, dan bakpia,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi UMK Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tuliswati Jamari mengatakan, baru ada satu pelaku UMK yang tergabung dalam forum komunikasi di kecamatan tersebut yang memperoleh bantuan.
“Saya baru mendapat laporan dari satu UMK yang sudah menerima bantuan sosial,” katanya.
Ia menyebut, syarat pemberian bantuan sosial produktif tersebut menyulitkan pelaku UMK, khususnya untuk syarat tidak sedang mengakses kredit di bank.
“Padahal, banyak UMK yang mengakses kredit di bank dan sekarang kesulitan membayar pinjaman. Sebaiknya, ada bantuan juga bagi UMK yang kesulitan membayar cicilan seperti ini,” katanya.
