Pemkot Yogyakarta alokasikan anggaran pengadaan tanah Rp21 miliar

id pengadaan lahan,ruang terbuka hijau publik,yogyakarta

Pemkot Yogyakarta alokasikan anggaran pengadaan tanah Rp21 miliar

Dokumentasi - Salah satu ruang terbuka hijau di bantaran Sungai Gajah Wong Yogyakarta, 5 Agustus 2019. ANTARA/Eka AR

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp21 miliar guna pengadaan delapan persil tanah melalui APBD Perubahan 2020, yang sebagian besar akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau publik.

“Rencana pengadaan tanah ini sudah dipilih yang benar-benar prioritas karena dibutuhkan masyarakat dan diproyeksikan bisa direalisasikan dalam sisa waktu yang tidak terlalu banyak hingga akhir tahun anggaran 2020,” kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Wahyu Handoyo di Yogyakarta, Kamis.

Delapan persil tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebar di berbagai lokasi yaitu di Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Sosromenduran, seluruhnya untuk kebutuhan ruang terbuka hijau publik.

Sedangkan untuk kebutuhan fasilitas umum dilakukan pembelian lahan di Kelurahan Giwangan dan Kelurahan Suryatmajan, serta akan dilakukan pengadaan tanah untuk normalisasi simpang Jalan Tegalturi.

“Melalui pengadaan tanah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sarmin mengatakan, optimistis seluruh rencana pengadaan lahan melalui anggaran perubahan tersebut bisa direalisasikan.

“Berkaca pada kondisi yang hampir sama pada 2018. Dua tahun lalu, kami bahkan harus melakukan pengadaan tanah di 18 lokasi melalui anggaran perubahan dan seluruhnya bisa direalisasikan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Sarmin, dibutuhkan persiapan yang benar-benar matang agar rencana pengadaan tanah melalui APBD Perubahan 2020 juga bisa direalisasikan.

“Sekarang, kami mulai melakukan verifikasi data dan mengundang pemilik tanah untuk pencermatan awal. Pemilik rata-rata sudah memahami bahwa lahan mereka akan dibeli oleh pemerintah,” katanya.

Berdasarkan tata kala, pembayaran untuk pengadaan tanah di delapan lokasi tersebut akan dilakukan pada pertengahan Desember.

Meskipun lahan tersebut akan dibeli oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, namun fungsi lahan tersebut sepenuhnya akan dinikmati oleh warga di sekitar, khususnya apabila lahan digunakan untuk ruang terbuka hijau publik.

“Misalnya di Prenggan, memang di kelurahan itu sudah ada RTHP, tetapi lokasinya jauh sehingga dilakukan pengadaan lahan untuk RTHP dengan lokasi yang lebih strategis,” katanya.

Sedangkan pengadaan tanah untuk fasilitas umum, di antaranya digunakan untuk mendukung pengembangan kantor Kelurahan Suryatmajan agar memenuhi luas yang standar untuk pelayanan ke masyarakat yang lebih baik.

Pengadaan lahan untuk Kelurahan Suryamajan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimulai pada 2019 seluas 300 meter persegi kemudian ditambah 200 meter persegi pada tahun berikutnya dan pada 2020 dilakukan pengadaan 65 meter persegi. “Ini untuk membangun pendopo guna mendukung keistimewaan,” katanya.

Sedangkan pengadaan tanah untuk normalisasi Jalan Tegalturi dilakukan sebagai persiapan pengembangan Yogyakarta bagian selatan yaitu pembangunan Taman Pintar Aquatic. Normalisasi simpang dibutuhkan untuk mempermudah manuver kendaraan berdimensi besar seperti bus pariwisata.
 

Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar