Pemkab Kulon Progo belum menyiapkan skema khusus penanganan kemiskinan

id kemiskinan,Kulon Progo

Pemkab Kulon Progo belum menyiapkan skema khusus penanganan kemiskinan

Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum menyiapkan skema khusus penanganan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19 karena masih fokus pada program Jaring Pengamanan Sosial.

Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana di Kulon Progo, Jumat, mengakui bertahun-tahun Kulon Progo tertinggal dengan daerah kabupaten/kota lain karena tingginya angka kemiskinan dan pada masa pandemi COVID-19 diperkirakan akan bertambah.

"Pada masa pandemi COVID-19 ini, kami berupaya warga yang kurang mampu bisa ditolong. Ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan dalam jangka pendek," kata Fajar Gegana.

Menurut dia, program khusus tidak bisa dilaksanakan karena anggaran fokus pada percepatan penanganan COVID-19, mulai dari kesehatan dan Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Sosial P3A berupaya bantuan berupa Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dana desa bisa tepat sasaran.

"Kami menangani secara serius masyarakat menengah ke bawah dalam pandami COVID-19 ini," katanya.

Berdasarkan data Dinsos P3A Kulon Progo hingga saat ini, 66 persen dari jumlah penduduk di masing-masing kecamatan mendapat bantuan sosial dari program JPS.

Selain itu, lanjut Fajar, Dinsos P3A melakukan pemetaan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi supaya dapat diatasi dengan cepat dan terpadu. Pemkab berupaya meningkatakan pendapatan masyarakat, dengan menggunakan data tersebut. Menurutnya, tidak semua kecamatan akan ditangani, karena pemkab tidak akan mampu dengan keterbatasan anggaran yang ada.

"Sehingga nanti kami akan fokus pada satu atau beberapa kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program ini akan dilaksanakan pasca pandemi COVID-19. Pada saat ini pemkab juga belum bisa menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Nasib Wardaya mengatakan pemkab harus membuat berbagai skenario mencegah kemiskinan meluas. Saat ini, kemiskinan di Kulon Progo masih di atas 18 persen.

"Kami minta pemkab menyiapkan banyak skenario pengantasan kemiskinan dan pencegahan kemiskinan supaya tidak meluas," katanya.
Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar