Produsen farmasi nasional diminta mempercepat produksi obat COVID-19

id Luhut binsar pandjaitan, penanganan covid-19, obat covid, remdesivir, produksi obat covid, bio farma, kas rumah sakit, u

Produsen farmasi nasional diminta mempercepat produksi obat COVID-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mempercepat produksi obat COVID-19, salah satunya adalah remdesivir.

"Harus diupayakan untuk segera produksi dalam negeri. Kita cari bahan-bahannya itu nanti, jadi jangan ada hambatan," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyediaan Obat COVID-19 secara virtual di Jakarta, Sabtu (26/9).

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, Luhut juga meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat agar bahan baku untuk produksi nasional dapat segera dilakukan, demi kepentingan nasional.

"Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan," kata Luhut.



Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin untuk memproduksi remdesivir.

"Ada dua cara yang kami lakukan yakni mengadakan kerja sama dengan India. Sementara kami akan melakukan uji klinis nanti kerja sama dengan BUMN. Kedua, di samping izin impor, kami juga sedang riset untuk produksi dalam negeri," ujarnya.

Bio Farma, menurut Honesti, juga telah melakukan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir dalam negeri.



Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rakor tersebut mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset yang dilakukan untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.

"Saya back up untuk kebutuhan obat apapun pasti akan kami dukung karena kami tinggal ajukan dan adakan bersama dengan BUMN dan bersama dengan BPOM kami akan koordinasi supaya segala sesuatu tepat sasaran, tepat waktu dan kita tidak membuat kebijakan yang justru kita tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19) seperti apa yang Bapak (Menko Luhut) sampaikan," ingatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.

"Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu," ujarnya.



Selain membahas tentang pengadaan obat remdesivir dan peralatan yang dibutuhkan untuk merawat pasien COVID-19 di rumah sakit, dalam rakor itu juga dibahas mengenai arus kas (cashflow) rumah sakit yang melayani pasien COVID-19.

Plt Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan terkadang arus kas rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 terganggu karena mereka terlambat mengajukan klaim ke BPJS.

Untuk mengatasi hal itu, Luhut pun meminta pihak Kemenkes agar segera berkoordinasi dengan rumah sakit.

"Buat video call dengan RS 100-100 per wilayah kan hanya empat kali, tolong koordinasikan agar masalah selesai," perintahnya.

Luhut juga meminta agar dibuat mekanisme baku untuk prosedur pengajuan klaim COVID-19. Terakhir, dia meminta semua pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik.



 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar