Gunung Kidul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut indek kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 relatif tidak tinggi.
Pelaksana Tugas Ketua Bawaslu Gunung Kidul Tri Asmiyanto di Gunung Kidul, Senin, menyebutkan ada banyak potensi kerawanan yang dapat terjadi pada Pilkada 2020, mulai dari politik uang, kampanye hitam, hingga ketidaknetralan aparatur sipil negara.
"Berdasarkan analisis sementara, indek kerawanan Pilkada 2020 secara akumulatif masih relatif tidak setinggi daerah lain," kata Tri Asmiyanto.
Ia mengatakan saat ini, indeks kerawanan pemilu (IKP) di Gunung Kidul berada di level tiga dengan nilai akumulasi 47,94. Jumlah ini berada di bawah nilai nasional.
Meskipun demikian, lanjut dia, ke depan sesuai dengan perkembangannya suhu politik antarpeserta pilkada, potensi kerawanan dapat berubah-ubah.
Langkah untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk ikut melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami melakukan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan, seperti TNI dan Polri, untuk mencegah terjadinya potensi konflik dalam pilkada tahun ini," katanya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Gunung Kidul Rosita mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di daerah ini.
Menurut dia, salah satu kerawanan yang menjadi perhatian bersama adalah pertemuan atau kegiatan lainnya yang mengundang dan menarik simpati masyarakat.
Bawaslu akan menyebar sejumlah petugas untuk melakukan pengawasan.
Bawaslu Gunung Kidul: indek kerawanan pemilu relatif tidak tinggi
Pengundian nomor urut peserta pilkada di Gunung Kidul. ANTARA/Sutarmi
