Bawaslu Gunung Kidul mengimbau peserta Pilkada 2020 kampanye daring

id Bawaslu Gunung Kidul,KPU Gunung Kidul,Pilkada 2020,Gunung Kidul

Bawaslu Gunung Kidul mengimbau peserta Pilkada 2020 kampanye daring

Bawaslu Gunung Kidul dibantu tim gabungan membersihkan APK. (Foto ANTARA/Mamiek)

Gunung Kidul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020 lebih banyak melakukan kegiatan kampanye secara daring untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

Pelaksana Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunung Kidul Tri Asmiyanto di Gunung Kidul, Senin (28/9) mengakui ada potensi pelanggaran kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Kami berharap seluruh peserta Pilkada 2020 tidak mengabaikan protokol kesehatan dasar meski ada toleransi di pertemuan tatap muka. Apalagi mereka sudah menandatangani Deklarasi Pilkada Aman dan Damai Pilkada 2020 usai pengundian nomor urut, Kamis (24/9) lalu," kata Tri Asmiyanto.

Ia mengatakan Deklarasi Pilkada Aman dan Damai Pilkada 2020 merupakan bentuk komitmen mereka dalam memastikan kondisi kesehatan massa selama kampanye. Hal ini dikarenakan potensi pelanggaran itu terutama muncul berkaitan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Berdasarkan Peraturan KPU 13 Tahun 2020 mengatur larangan kampanye terbuka, namun dilaksanakan dalam pertemuan bersifat dialog dan tatap muka masih diperbolehkan dengan jumlah peserta terbatas. Maksimal hanya ada 50 orang dalam pertemuan tersebut.

"Sampai saat ini, paslon masih mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Mereka sudah kooperatif dengan berbagai pihak dalam hal tersebut," kata Tri.

Ia mengatakan pasangan peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan, Bawaslu Gunung Kidul akan memberikan saksi sesuai kekentuan.

Bawaslu Gunung Kidul sudah siap menerjunkan petugasnya untuk melakukan pengawasan kampanye. Pengawasan dilakukan secara daring atau langsung di lokasi, menyesuaikan metode kampanye yang dilakukan.

"Kalau mereka melanggar aturan tersebut saat pertemuan terbatas, Bawaslu siap memberikan sanksi berupa teguran hingga tindakan langsung. Sanksi juga mengacu pada Perbup Gunung Kidul 68 Tahun 2020, yakni kalau tidak sesuai maka pelaksanaan kampanye bisa dibatalkan hingga dicabut izinnya," katanya.

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan bahwa peserta pilkada diizinkan melakukan kampanye dalam bentuk tatap muka.

"Itu diperbolehkan jika kampanye daring tidak bisa dilakukan di wilayah tertentu. Namun tim kampanye masing-masing paslon tetap berkoordinasi dengan aparat hingga pemerintah setempat. Salah satunya dengan mengajukan surat pemberitahuan sebelum pertemuan dilakukan," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar