Pimpinan OPD diharapkan menjaga netralitas ASN di Pilkada Bantul

id Pjs bupati Bantul

Pimpinan OPD diharapkan menjaga netralitas ASN di Pilkada Bantul

Penjabat Bupati Bantul beserta jajaran Pemkab Bantul saat mengikuti Upacara Virtual Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di Gedung Induk Parasamya Bantul, DIY (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjaga netralitas para aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul 2020.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Budi Wibowo di Bantul, Kamis, mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Bantul harus berjalan aman, damai dengan para aparatur sipil negara (ASN) yang dapat menjunjung tinggi netralitas mengingat kontestan pilkada merupakan petahana atau Bupati dan Wakil Bupati saat ini.

"Pelaksanaan pilkada harus tetap aman dan damai, kita harap begitu. Dan karena Pilkada Bantul dua-duanya menjadi calon yang berhadap-hadapan, tentu kami berharap seluruh OPD, agar mengkondisikan internal masing-masing untuk tidak ada satupun ASN yang tidak netral," katanya.

Penegasan agar ASN tetap netral dalam Pilkada Bantul tersebut disampaikan Pjs Bupati Bantul saat pengarahan dalam acara mengikuti Upacara Virtual Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di hadapan para pimpinan OPD dan jajaran musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Bantul.

Budi mengatakan seluruh ASN dan PNS di lingkungan Bantul harus netral dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye paslon.

Terkait dengan hal itu, dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Bantul untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti jika ada pelanggaran netralitas ASN.

"Saya sudah bertemu dengan Bawaslu Bantul dan sudah koordinasi, segala sesuatu kita lakukan secara normatif, jadi Bawaslu akan melakukan pengawasan, kemudian melakukan penindakan terhadap mereka ASN yang idak netral, jadi kami dasarnya adalah aturan dan regulasi yang sudah ada," katanya.

Menurut dia, semua pimpinan OPD harus mengkondisikan internal ASN supaya netral dalam kontestasi politik, karena sistem pemerintahan tersebut sudah dibangun selama bertahun tahun, sehingga para ASN harus tetap profesional dalam mengabdikan diri pada negara melalui sistem pemerintahan yang sudah terbangun.

"Kalau sistem pemerintahan sudah dibangun bertahun-tahun kunci utama penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar adalah ASN, kalau ASN profesional siapapun kepala daerahnya, saya meyakini bahwa penyelenggaraan pemerintah akan berjalan dengan baik," katanya.

Budi Wibowo menambahkan bahwa intinya semua ASN harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada.

Sebagai informasi, Bupati Bantul Suharsono telah ditetapkan sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Totok Sudarto, sementara Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Joko Purnomo. Sehingga kedua paslon akan berkontestasi pada Pilkada Bantul 2020.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar