Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengingatkan pentingnya pengusutan soal proses pemberian izin impor bawang putih yang dirasakan terlalu lama oleh beberapa importir.
"Usut, jika memang ada kesengajaan menunda impor bawang putih dengan tujuan menaikkan harga," kata Rusli dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Rusli mengatakan pengusutan itu penting mengingat harga bawang putih sedang naik di pasaran hingga sempat menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami inflasi pada periode September 2020.
Untuk itu, ia mengharapkan pasokan bawang putih tidak terhambat agar harganya kembali stabil, salah satunya dengan tidak mempersulit proses penerbitan surat persetujuan impor (SPI).
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menambahkan keluhan dari sejumlah importir soal SPI bukan merupakan hal baru karena terus berulang dan telah mengganggu kestabilan harga bawang putih di berbagai daerah.
"Ini berita lama, kalau belum dibereskan, importir-importir yang harus membayar biaya politik. Kalau diambil tindakan, tidak ada biaya politik," katanya.
Ia mengharapkan kebijakan impor bawang putih harus mempunyai ukuran yang jelas sesuai dengan kebutuhan, agar kuota impor tidak hanya dikuasai pelaku usaha tertentu dan bisa mencegah masuknya barang ilegal.
Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi memastikan pasokan bawang putih yang beredar di pasaran saat ini merupakan barang yang legal dengan proses perizinan yang jelas.
Ia juga menambahkan pasokan bawang putih saat ini masih memadai dan tidak mengalami masalah, karena persediaan tidak hanya dipenuhi melalui impor, tapi juga dari produksi petani lokal yang bisa mencukupi.
"Indonesia masih memiliki produksi bawang putih. Memang kekurangan supply atas demand, kita impor. Nah, pemerintah harus bisa menjaga juga, jangan sampai jika banjir impor bawang putih harga akan jatuh," ujarnya.
Meski demikian, Didi tidak mau berkomentar banyak soal SPI yang tidak kunjung terbit yang dikeluhkan sejumlah importir, meski ia menjanjikan izin impor tersebut akan terbit dalam waktu dekat.
Berita Lainnya
Diberi izin klub, Nathan perkuat timnas Indonesia U-23
Rabu, 24 April 2024 6:19 Wib
OJK mencabut izin PT BPRS Saka Dana Mulia, Kudus, Jateng
Sabtu, 20 April 2024 10:10 Wib
Starlink penuhi izin beroperasi di RI
Kamis, 4 April 2024 9:14 Wib
OJK mencabut izin BPR Sembilan Mutiara, Pasaman Barat, Sumbar
Rabu, 3 April 2024 7:10 Wib
Penuhi panggilan MK, menteri tidak perlu izin presiden
Selasa, 2 April 2024 18:17 Wib
Dinkes Bantul mengawasi produk pangan rumahan yang sudah berizin PIRT
Rabu, 20 Maret 2024 21:51 Wib
Pemerintah Malaysia beri izin KPU RI selenggarakan PSU
Jumat, 8 Maret 2024 14:54 Wib
OJK mencabut izin BPR EDC Cash Tangerang, Banten
Rabu, 28 Februari 2024 10:50 Wib