Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah kota Yogyakarta menyatakan menanggung biaya uji swab maupun rapid test pasien hasil "tracing" kasus terkait penanganan COVID-19 di daerah in yang dilakukan dengan menerapkan proses "tracing dan "blocking" dari temuan kasus positif.
“Tidak membayar apa pun. Selama penanganan itu berasal dari kasus tracing dan blocking, maka seluruh biaya ditanggung pemerintah daerah. Jadi tidak perlu membicarakan harga,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Kamis.
Hingga saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan lebih dari 4.400 uji swab dan tidak ada biaya apa pun yang ditarik dari pasien, termasuk lebih dari 20.000 uji cepat atau rapid test yang dilakukan.
Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan penetapan biaya untuk uji swab lebih ditujukan untuk pemeriksaan secara mandiri di institusi di luar pemerintah.
“Saya kira, kebijakan biaya uji swab tersebut lebih ditujukan ke sektor pelayanan di swasta. Karena mereka tentunya memiliki penghitungan manajemen tersendiri untuk menetapkan biaya uji swab,” katanya.
Meskipun demikian, Heroe mendukung kebijakan tersebut karena dimungkinkan harga bahan-bahan kesehatan tersebut diungkinkan semakin lama turun karena ketersediaan bahan semakin banyak dan semakin mudah diperoleh.
“Yang pasti, pemerintah daerah pada prinsipnya tidak mencari untung dari pelayanan maupun penanganan kasus COVID-19. Kami mengeluarkan banyak biaya untuk menemukan kasus, dan ketika sudah ditemukan, pasien tidak menbayar apapun,” katanya.
Rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta, RS Jogja dan RS Pratama, hingga saat ini belum memiliki kemampuan untuk menguji sampel uji swab untuk COVID-19.
“Selama ini hanya mengambil sampel saja. Di rumah sakit ada alat untuk menganalisa TBC tetapi untuk menganalisa COVID-19 dibutuhkan cartridge yang berbeda. Ini yang kami tidak punya. Sudah mengajukan ke kementerian tetapi belum ditindaklanjuti,” katanya.
