Ketua MPR cermati kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih Pilkada 2020

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mencermati pernyataan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM atas adanya kemungkinan tingkat partisipasi pemilih rendah pada Pilkada 2020 jika diselengggarakan di tengah pandemi.

Bamsoet mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemilihan Umum untuk menyikapi pernyataan Kemenko Polhukam tersebut dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pilkada yang sesuai dengan standar dan protokol kesehatan dan meyakinkan masyarakat.

"Sampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dalam berpartisipasi melaksanakan hak pilihnya, karena pemerintah menjamin di tempat pemberian suara tetap diatur sesuai protokol kesehatan dan diberlakukan jaga jarak antara pemilih," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Bamsoet juga mendorong KPU dan KPUD untuk fokus dalam memaksimalkan persiapan Pilkada serentak 2020 agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai target dan harapan atas terpilihnya kepala daerah yang mampu membangun dan memajukan daerahnya serta membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dia juga mendorong KPU berkomitmen agar seluruh penyelenggaraan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, baik untuk teknis pemungutan suara maupun seluruh tahapan lainnya, dapat berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Di sisi lain dia mendorong KPU bersinergi dengan TNI-Polri dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan Pilkada 2020, sehingga adanya pengawasan yang ketat yang diharapkan dapat meminimalkan potensi penyebaran virus COVID-19.

Selain itu juga mendorong KPU agar berkomitmen dalam menjamin serta memastikan semua proses tahapan pilkada berjalan sehat dan aman, dan sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.