Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai banyak tokoh belum memahami isi Undang-Undang Cipta Kerja, namun sudah menolak undang-undang tersebut.
"Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan," ujar Moeldoko dalam siaran pers refleksi satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu. Dia menekankan banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja merugikan, padahal undang-undang ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya.
"Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," kata dia.
Dia menekankan sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra-Kerja. Hal itu menunjukkan betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini.
UU Cipta Kerja, kata dia, membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
"Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja. Sekali saja. Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini," ucap dia menegaskan.
Moeldoko menekankan Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan untuk menghadapi kompetisi global.
Berita Lainnya
BMKG deteksi potensi hujan lebat di koridor mudik Jateng dan Jabar jelang Lebaran
Selasa, 2 April 2024 15:34 Wib
Cegah jatuh korban, KSP inisiasi layanan kesehatan petugas Pemilu 2024
Senin, 18 September 2023 23:08 Wib
KSP: Seluruh provinsi menerapkan program Prakerja Skema Normal pada 2023
Rabu, 9 Agustus 2023 20:47 Wib
Kekayaan budaya Papua bisa "dijual" untuk gaet wisatawan
Minggu, 16 Juli 2023 13:01 Wib
Pemerintah gelar Pilkada 2024 sesuai jadwal
Jumat, 14 Juli 2023 15:56 Wib
KSP sebut pemerintah tidak akan campuri putusan MK soal pemilu
Senin, 29 Mei 2023 14:11 Wib
KSP: Rekonsiliasi warga Sampang perlu kerja sama semua pihak
Jumat, 5 Mei 2023 12:12 Wib
Kunjungi Lapas Yogyakarta, Deputi V KSP: Ini lapas yang memanusiakan manusia
Rabu, 15 Maret 2023 10:40 Wib