Bawaslu Bantul belum menerima pemberitahuan kampanye daring dari paslon

id Bawaslu Bantul,pilkada

Bawaslu Bantul belum menerima pemberitahuan kampanye daring dari paslon

Ketua Bawaslu Bantul Harlina (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum menerima pemberitahuan adanya kegiatan kampanye secara virtual atau dalam jaringan dari tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilihan Kepala Daerah Bantul 2020.

"Untuk kampanye daring kami selalu memberikan imbauan kepada tim paslon, lakukan dengan kampanye daring, tetapi sampai saat ini Bawaslu belum menerima pemberitahuan adanya kampanye virtual atau daring," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina di Bantul, Minggu.

Oleh karena itu, menurut dia, tim kampanye masing-masing pasangan calon kurang berminat untuk melaksanakan kampanye atau menyampaikan sosialisasi program ke masyarakat atau simpatisan secara daring, padahal pada masa pandemi COVID-19 kegiatan tersebut lebih dianjurkan.

"Memang menurut kami kok kayaknya kurang diminati sama paslon, padahal kiami sebenarnya sudah memberikan pemahaman, KPU juga sudah menyarankan, karena sebenarnya dengan metode daring justru lebih hemat dan lebih aman," katanya.

Padahal, kata dia, kalau misalnya kampanye virtual dikemas secara menarik dan dengan mengikuti model atau aplikasi sekarang ini sebenarnya lebih gampang untuk bagaimana masyarakat bisa memahami terkait dengan apa yang menjadi proses kampanye itu sendiri.

"Tetapi kok kayaknya (paslon) cenderung menghadiri, mendatangi kegiatan-kegiatan masyarakat secara langsung, yang kami dapatkan seperti itu, banyak sekali kegiatan masyarakat ini kemudian paslon datang, yang kebanyakan diundang," katanya.

Meski demikian, kata dia, kegiatan masyarakat yang mengundang pasangan calon maupun salah satu calon tetap akan menjadi subjek pengawasan lembaganya, karena kegiatan seperti itu bukan sebagai ajang kampanye, mengingat kalau kegiatan kampanye harus ada pemberitahuan.

"Yang seperti itu kami selalu menyampaikan, kalau misalnya (paslon) diundang tidak boleh untuk kampanye, karena kegiatan bukan kampanye tidak ada pemberitahuan malah di situ ada paslon, kegiatan itu juga tidak boleh ada alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar